Kompas.com - 04/06/2017, 22:31 WIB
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/5/2017).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyebutan nama Amien Rais oleh Jaksa KPK pada kasus dana korupsi alat kesehatan (alkes) dengan terdakwa mantan Menkes Siti Fadilah Supari dinilai telah mencoreng nama baik mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid menyayangkan hal tersebut. Menurut dia, Jaksa seharusnya menelaah lebih jauh lagi soal keterangan bahwa Amien telah menerima aliran dana dari Siti.

"Ini yang kemudian menimbulkan pembusukan nama baik, fitnah, pencemaran nama baik, dan kriminalisasi," ujar Hidayat di kantor DPP PKS, Jakarta, Minggu (4/6/2017).

Berdasarkan surat tuntutan jaksa, disebutkan bahwa Nuki Syahrun memerintahkan Sekretaris pada Yayasan SBF, Yurida Adlaini, untuk memindahbukukan sebagian dana keuntungan PT Indofarma kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan Siti Fadilah. Salah satunya adalah Amien Rais.

Jaksa KPK kemudian menyebut rekening Amien Rais enam kali menerima transfer uang. Setiap kali transfer, Amien menerima Rp 100 juta. Namun, menurut Hidayat, keterangan Jaksa yang demikian itu justru patut dipertanyakan.

"Apakah serta merta yang ditransfer SBF itu adalah dari Siti Fadilah, apa buktinya? Kan tidak ada," kata Hidayat.

Apalagi, lanjut Hidayat, Soetrisno Bachir selaku pimpinan SBF telah menyatakan bahwa dana yang diserahkan pihaknya kepada Amien merupakan dana pinjam meminjam antara suami Nuki Syahrun dengan pemilik PTMtra Medidua Andri. Hal ini tidak seperti yang disebutkan oleh jaksa KPK.

"Pak Sutrisno Bachir menegaskan beliau membantu Pak Amien Rais itu memang amanah daripada ibunya. Jadi enggak ada kaitannya dengan Siti Fadilah," kata Hidayat.

"Tapi ini sudah telanjur diomongkan Jaksa dan dikait-kaitkan, seolah transfer dari korupsi yang terjadi dengan Siti," tambah Hidayat.

Menurut dia, jaksa KPK harus bisa membuktikan. Jika tidak, maka justru publik akan mempertanyakan kredibilitas KPK.

Lebih jauh, ia menyebutkan, penyebutan nama tersebut kental dengan nuansa politis.

"Pada akhirnya orang akan mempertanyakan profesionalistas KPK dalam pemberantasan korupsi. Orang akan mudah melihat ini bukan lagi pemberantaasan korupsi, ini ada agenda politik," ujar Wakil Ketua Majelis Syuro PKS tersebut.

Baca juga: Amien Rais di Kasus Alkes, KPK Minta Tak Dikaitkan dengan Politik

Kompas TV Jaksa: Ada Aliran Dana Untuk Amien Rais dari Korupsi Alkes

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Jaksa Agung: Penyidik Perkuat Bukti dan Terus Cari Aset Tersangka Terkait Kasus Dugaan Korupsi Ekspor CPO

Nasional
KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

KPK Yakin Boyamin Bersikap Kooperatif Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

3 Warga Sragen Gantung Diri, Mensos Minta Masyarakat dan Pemangku Kepentingan Peka dengan Lingkungan Sekitar

Nasional
Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Densus 88 Tangkap 24 Teroris Kelompok MIT dan ISIS

Nasional
Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Kementerian PPPA Soroti Maraknya Kekerasan Seksual yang Dilakukan Ayah

Nasional
Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat pada Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.