Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: 9 dari 10 Warga Indonesia Anggap ISIS Ancaman NKRI

Kompas.com - 04/06/2017, 21:02 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat di Indonesia tidak setuju dengan perjuangan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan Hizbut Tahrir Indonesia untuk mendirikan negara khilafah. Hal ini diketahui berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis di Jakarta, Minggu (4/6/2017).

Survei menemukan bahwa dari 66,4 persen responden yang tahu ISIS sebanyak, 89,6 persen menyatakan tidak atau sangat tidak setuju dengan perjuangan mereka.

"Bahkan 91,3 persen di antaranya mendukung negara melakukan pelarangan," kata Peneliti Utama SMRC, Saiful Mujani.

Lebih jauh, survei ini juga menemukan bahwa 9 dari 10 (89,3 persen) rakyat Indonesia menganggap ISIS adalah ancaman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Sebanyak 92,9 persen menyatakan ISIS tidak boleh hidup di Indonesia.

Baca juga: Survei SMRC: 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah

Tidak berbeda dengan ISIS, penolakan juga diberikan kepada Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang belakangan berusaha dibubarkan oleh pemerintah.

Dari 56,7 persen warga yang mengetahui HTI memperjuangkan gagasan khilafah, sebanyak 68,8 persen warga menyatakan menolak perjuangan mereka. Sementara dari 75,4 persen yang tahu niat pemerintah membubarkan HTI, 78,4 persen menyetujuinya. 

"HTI tidak begitu dikenal seperti ISIS. Namun, mayoritas warga tahu cita cita perjuangan HTI, yakni mendirikan khilafah dan hampir semua warga Riska setuju cita-cita tersebut," ucap Saiful Mujani.

Penelitian SMRC menggunakan 1.500 responden sebagai sampel. Mereka dipilih dengan cara multistage random sampling. Survei dilakukan pada WNI yang berumur 17 tahun atau sudah menikah.

Margin of error pada penelitan tersebut sebesar 2,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Survei dilakukan pada 14-20 Mei 2017.

Baca juga: Jokowi, Pulau Miangas, dan Upaya Menangkal ISIS dari Marawi

Kompas TV Ada WNI Sengaja Mau ke Filipina Untuk Gabung ISIS?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com