Kompas.com - 04/06/2017, 20:37 WIB
Dari kiri ke kanan foto, peneliti SAFE Net Damar Julianto, Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Taufik Basari, moderator acara, kemudian Ketua YLBHI Asfinawati, Advokat Todung Mulya Lubis, dan Pendiri Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Legal Update, dengan tema Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDari kiri ke kanan foto, peneliti SAFE Net Damar Julianto, Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Taufik Basari, moderator acara, kemudian Ketua YLBHI Asfinawati, Advokat Todung Mulya Lubis, dan Pendiri Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Legal Update, dengan tema Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta aparat penegak hukum atau pemerintah mengungkap dalang atau otak dibalik aksi persekusi.

Asfinawati yang tergabung dalam koalisi anti persekusi itu menyatakan, dalam aksi persekusi ada aktor penggerak atau otak, ada aktor lapangan, dan ada yang sekedar ikut-ikutan.

Otak aksi persekusi ini yang menurut dia harus ditangkap dan diungkap. Sebab, dia menilai aksi ini akan terus berlanjut jika yang ditangkap hanya pelaku lapangan saja.

"Karena kami yakin menangkap satu dua orang atau sepuluh ribu orang pun tidak akan menghilangkan ini atau mungkin hanya menghentikan di medio saat ini tapi nanti satu tahun lagi akan muncul selama otak yang merancang ini tidak pernah ditangkap," kata Asfinawati.

Hal tersebut diungkapkan Asfinawati dalam diskusi Legal Update, dengan tema "Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).

Dia mengatakan, menangkap aktor lapangan atau yang ikut-ikutan saja tidak cukup. Pelaku persekusi yang ikut-ikutan misalnya, bisa saja juga korban penyesatan informasi dari otak atau dalang yang merancang persekusi.

"Para pelaku lapangan jangan-jangan ada juga yang menjadi korban dari penyesatan informasi," ujar Asfinawati.

Karenanya, pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini aparatnya yang berwenang melakukan investigasi. "Kerena itu kami mendorong tidak hanya negara, tidak hanya polisi, tapi Komnas HAM untuk melakukan investigasi serius, ada apa dibalik ini," ujarnya.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi adalah Asap dari Api

Kompas TV Kapolri Bentuk Patroli Dunia Maya Pantau Pelanggaran Hukum

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

AHY Ajak Kader Demokrat Bersiap Hadapi Pileg dan Pilpres 2024

Nasional
Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Investigasi Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat, LPSK: Terjadi Penahanan Ilegal

Nasional
KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

KSAL Terima Kunjungan Menteri DAPA Korsel, Apa yang Dibahas?

Nasional
PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

PAPDI: Percepat Booster, tapi Cakupan Vaksinasi Primer Harus Terus Ditingkatkan

Nasional
Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Perjanjian Indonesia-Singapura soal FIR dan DCA yang Menuai Kritik

Nasional
Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Desakan Berbagai Pihak soal Evaluasi PTM 100 Persen dan Sikap Pemerintah

Nasional
FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

FIR Jakarta dan Kenapa Didelegasikan Kembali

Nasional
Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Penuturan Dicky Sondani, Kapolsek yang Jadi Saksi Detik-detik Wafatnya Soeharto...

Nasional
Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Anggota Komisi II: Fit and Proper Test Calon Anggota KPU-Bawaslu 7-9 Februari 2022

Nasional
Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Pekan Depan, Kejagung Periksa Purnawirawan TNI Terkait Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

DPR, KPU, dan Bawaslu Disebut Akan Bahas Aturan Kampanye Pemilu di Ruang Digital

Nasional
Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Mahfud Sebut TNI di Papua Kini Bersifat Defensif, Bukan Ofensif

Nasional
Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Mahfud Tegaskan Tak Ada Unsur SARA pada Bentrokan di Pulau Haruku

Nasional
18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

18 Pegawai KPK yang Terpapar Covid-19 Jalani Isolasi Mandiri

Nasional
Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Soal Korupsi di Bawah Rp 50 Juta Cukup Kembalikan Kerugian Negara, Kejagung: Bukan Impunitas dan Masih Wacana

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.