Kompas.com - 04/06/2017, 20:37 WIB
Dari kiri ke kanan foto, peneliti SAFE Net Damar Julianto, Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Taufik Basari, moderator acara, kemudian Ketua YLBHI Asfinawati, Advokat Todung Mulya Lubis, dan Pendiri Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Legal Update, dengan tema Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDari kiri ke kanan foto, peneliti SAFE Net Damar Julianto, Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Taufik Basari, moderator acara, kemudian Ketua YLBHI Asfinawati, Advokat Todung Mulya Lubis, dan Pendiri Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Legal Update, dengan tema Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).
|
EditorErlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati meminta aparat penegak hukum atau pemerintah mengungkap dalang atau otak dibalik aksi persekusi.

Asfinawati yang tergabung dalam koalisi anti persekusi itu menyatakan, dalam aksi persekusi ada aktor penggerak atau otak, ada aktor lapangan, dan ada yang sekedar ikut-ikutan.

Otak aksi persekusi ini yang menurut dia harus ditangkap dan diungkap. Sebab, dia menilai aksi ini akan terus berlanjut jika yang ditangkap hanya pelaku lapangan saja.

"Karena kami yakin menangkap satu dua orang atau sepuluh ribu orang pun tidak akan menghilangkan ini atau mungkin hanya menghentikan di medio saat ini tapi nanti satu tahun lagi akan muncul selama otak yang merancang ini tidak pernah ditangkap," kata Asfinawati.

Hal tersebut diungkapkan Asfinawati dalam diskusi Legal Update, dengan tema "Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).

Dia mengatakan, menangkap aktor lapangan atau yang ikut-ikutan saja tidak cukup. Pelaku persekusi yang ikut-ikutan misalnya, bisa saja juga korban penyesatan informasi dari otak atau dalang yang merancang persekusi.

"Para pelaku lapangan jangan-jangan ada juga yang menjadi korban dari penyesatan informasi," ujar Asfinawati.

Karenanya, pihaknya berharap pemerintah dalam hal ini aparatnya yang berwenang melakukan investigasi. "Kerena itu kami mendorong tidak hanya negara, tidak hanya polisi, tapi Komnas HAM untuk melakukan investigasi serius, ada apa dibalik ini," ujarnya.

Baca juga: Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi adalah Asap dari Api

Kompas TV Kapolri Bentuk Patroli Dunia Maya Pantau Pelanggaran Hukum

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.