Kompas.com - 04/06/2017, 20:12 WIB
Dari kiri ke kanan foto, peneliti SAFE Net Damar Julianto, Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Taufik Basari, moderator acara, kemudian Ketua YLBHI Asfinawati, Advokat Todung Mulya Lubis, dan Pendiri Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Legal Update, dengan tema Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017). Kompas.com/Robertus BelarminusDari kiri ke kanan foto, peneliti SAFE Net Damar Julianto, Anggota Dewan Kehormatan IKADIN Taufik Basari, moderator acara, kemudian Ketua YLBHI Asfinawati, Advokat Todung Mulya Lubis, dan Pendiri Lingkar Mardani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti dalam diskusi Legal Update, dengan tema Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi) di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyampaikan bahwa kasus persekusi juga menyasar orang yang melaporkan adanya tindakan persekusi tersebut.

Hal itu diungkapkan Asfinawati dalam diskusi "Legal Update" dengan tema "Negara Hukum dan Perburuan Manusia (Persekusi)" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (4/6/2017).

"Laporan juga datang dari orang yang melaporkan persekusi. Jadi ketika di media sosial dia melaporkan terjadinya persekusi, orang ini juga jadi target buruan. Itu mengerikan sekali," kata Asfinawati.

(baca: Hidayat Nur Wahid Sebut Persekusi adalah Asap dari Api)

Menurut dia, sejak Januari hingga Mei 2017, ada 59 kasus persekusi yang dilaporkan. Pihaknya memang sengaja merahasiakan identitas para pelapor untuk menjaga keselamatan.

Menurut Asfinawati, pelaku persekusi membuat dua pola dalam menentukan sasaran, yakni orang yang dipilih jadi target dan orang yang dibuat agar sesuai pilihan.

Khusus untuk pola kedua, pelaku persekusi dengan sengaja menyasar orang tersebut misalnya karena korbannya adalah warga minoritas.

(baca: Jokowi: Kita Bisa Menjadi Negara Barbar kalau Persekusi Dibiarkan)

Pelaku persekusi pada pola ini misalnya membuat salinan akun media sosial yang serupa dengan korbannya, lalu membuat kalimat provokatif sehingga seolah-olah korbanlah yang membuatnya.

Cara lain yakni dengan mengambil hasil unggahan korban di media sosial, kemudian diperbanyak dan dibumbui kalimat provokatif.

Asfinawati menuturkan, ada juga pelaku persekusi yang membuat framing bahwa korbannya telah melanggar hukum atas sesuatu yang diunggah di media sosial.

"Jadi intinya ada perbuatan sengaja agar orang-orang dengan karakter dasar itu kemudian memenuhi karakter berikutnya yang diharapkan (pelaku)," ujar Asfinawati.

Kompas TV Polda Metro Jaya Tangkap 3 Terduga Pelaku Intimidasi Anak
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota 'Nusantara'?

Butuh Biaya Rp 501 Triliun, Bagaimana Skema Pendanaan Pembangunan Ibu Kota "Nusantara"?

Nasional
BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

BNPB Tegaskan Kabar Kasatgas Covid-19 Suharyanto ke Israel Hoaks

Nasional
Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Ferdinand Hutahaean Ajukan Penagguhan Penahanan, Ini Kata Polri

Nasional
DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

DPR-Pemerintah Diminta Segera Bahas dan Sahkan RUU TPKS

Nasional
Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Jakarta Disebut Bakal Tetap Daerah Khusus meski Ibu Kota Dipindah

Nasional
Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Dewas KPK Sebut Ada Laporan Baru Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli

Nasional
Resmi Dinamai 'Nusantara', Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Resmi Dinamai "Nusantara", Berapa Biaya Pemindahan Ibu Kota Negara Baru?

Nasional
RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

RUU IKN Disahkan, Anggota Dewan Ingatkan Pemindahan Ibu Kota Tak Hanya Ruang Kerja, tapi...

Nasional
TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

TNI AL Tangkap 8 Kapal Pencuri Batu Bara

Nasional
Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Eks Direktur Keuangan dan Investasi PT Jasindo Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional
Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Berkurang Jadi 138, Ini Daftar Wilayah Luar Jawa-Bali Berstatus PPKM Level 2

Nasional
KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

KPK Optimistis Dakwaan Jaksa Kasus Pembayaran Fiktif Penutupan Asuransi BP Migas-KKKS Terbukti

Nasional
Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Bareskrim Musnahkan 244 Kg Sabu hingga 13,8 Kg Ganja, Sitaan dari 8 Kasus

Nasional
Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Ketuk Palu, DPR Sahkan RUU Ibu Kota Negara Jadi UU

Nasional
Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Ketua Panja Targetkan Pembahasan RUU TPKS Rampung Maksimal 2 Kali Masa Sidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.