Kompas.com - 04/06/2017, 19:08 WIB
Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, aksi persekusi harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Oleh karena itu, kata Bambang, negara jangan menoleransi aksi persekusi.

Politisi Partai Golkar itu menegaskan, siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukung aksi persekusi, negara wajib merespons aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas agar tidak lahir persepsi negatif dari publik.

"Negara akan diasumikan lemah dan kehilangan wibawa, karena ada orang atau sekumpulan warga sipil bisa bertindak semena-mena," kata Bambang dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Minggu (4/5/2017).

(baca: Peneliti SAFE Net: Ada Tren Peningkatan Korban Persekusi)

Para korban persekusi, lanjut Bambang, akan merasa tidak dilindungi negara. Padahal, sebagai negara hukum, negara menggenggam kewenangan mutlak untuk mewujudkan keamanan, ketertiban umum dan memberi perlindungan maksimal kepada setiap warga negara.

Bambang khawatir masyarakat akan berasumsi tidak ada kepastian hukum dari negara dan setiap masalah bisa diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut caranya masing-masing.

"Kalau sudah begitu, publik yang awam hukum pun akan berpendapat bahwa klaim Indonesia sebagai negara hukum tak lebih dari pepesan kosong," ucap Bambang.

(baca: Polisi Tahan Dua Tersangka Kasus Persekusi terhadap Remaja di Cipinang)

Dia menuturkan, apabila persekusi dibiarkan, maka citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata masyarakat. Masyarakat juga akan menilai institusi penegak hukum lemah karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, serta tidak mampu menangkal tindakan semena-mena yang dilakukan oknum atau sekumpulan orang.

"Hukum material dan hukum formal akan kehilangan fungsi dan kekuatannya, karena kuasa untuk menetapkan sebuah kebenaran dan kesalahan, serta kuasa untuk menjatuhkan hukuman, ada dalam genggaman orang atau kumpulan warga yang bebas melancarkan aksi-aksi persekusi," ucap Bambang.

Kompas TV Jokowi Perintahkan Kapolri Tindak tegas Pelaku Persekusi
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Pengamat Nilai Peluang Ridwan Kamil Jadi Capres Kecil, Kalaupun Mungkin Opsinya Cawapres

Nasional
Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Temui Petinggi Partai, Ridwan Kamil Dinilai Tertarik Jadi Kandidat di Pilpres 2024

Nasional
Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Jokowi: Semoga Cahaya Kebahagiaan Senantiasa Terangi Jalan Kita

Nasional
Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Politikus Nasdem Minta Kinerja Penjabat Kepala Daerah Dievaluasi Berkala

Nasional
RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

RSNU Dianggap Tertinggal, NU Diminta Lakukan Pembenahan Layanan Kesehatan secara Serius

Nasional
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDI-P Jateng, Pengamat: Efek Perseteruan Celeng dan Banteng

Nasional
Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Selasa, KPK Periksa Boyamin Saiman Terkait Kasus Budhi Sarwono

Nasional
1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

1.252 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak, 7 Orang Langsung Bebas

Nasional
KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

KPK Duga Richard Louhenapessy Kondisikan Pelaksanaan Lelang di Pemkot Ambon

Nasional
Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Poin-poin Penting Kesepakatan DPR-Penyelenggara Pemilu pada Rapat Konsinyering soal Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Jokowi Tiba di Indonesia Usai Kunjungan Kerja ke AS

Nasional
KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Senilai Rp 274 Juta Selama Lebaran 2022

Nasional
Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Saat Ridwan Kamil Temui Pimpinan Partai Politik...

Nasional
Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Blak-blakan Aiman-Gibran: Tentang Beras yang Disembunyikan hingga Ibu Iriana Mulai Cicil Kemas Barang

Nasional
Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Pertemuan Jokowi dan Elon Musk, Buka Peluang Kerja Sama dengan RI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.