Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei SMRC: Hanya 9,2 Persen WNI Setuju Indonesia jadi Negara Khilafah

Kompas.com - 04/06/2017, 18:44 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas masyarakat masih mendukung bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Hanya sedikit masyarakat yang mendukung Indonesia berubah menjadi negara khilafah.

Hal ini diketahui berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis pada Minggu (4/6/2017).

Sebanyak 79,3 persen responden menyatakan bahwa NKRI adalah yang terbaik bagi Indonesia. Hanya 9,2 persen responden yang setuju NKRI diganti menjadi negara khilafah atau negara Islam.

Sementara 11,5 persen lainnya responden mengaku tidak tahu atau tidak menjawab.

Saiful Mujani mengatakan, sebanyak 9,2 persen warga yang ingin NKRI berubah menjadi negara khilafah memang bukan lah jumlah yang sedikit.

"Jumlahnya bisa sampai 20 juta penduduk, lebih banyak dari warga Singapura," kata Saiful saat menyampaikan hasil surveinya.

Namun, Saiful mengingatkan bahwa jumlah penduduk yang mendukung NKRI berjumlah jauh lebih besar. Jumlahnya bisa mencapai 180 juta penduduk.

"Kita tidak bisa mengabaikan yang 180 juta ini. Mayoritas masyarakat Indonesia masih mendukung NKRI," ucap Saiful.

Sementara itu, saat ditanya apakah NKRI saat ini mengalami pelemahan, 61,8 persen responden menyatakan tidak setuju. Hanya 14,5 persen yang setuju NKRI melemah dan terancam bubar.

"Jadi saya kira pemerintah tidak perlu khawatir, masih banyak yang mendukung dan optimis dengan NKRI," ucap dia.

Baca juga:  Khilafah Tak Akan Mampu Mewadahi Keberagaman Indonesia

Kompas TV TNI Ajak Warga Jaga Negara dari Paham Radikalisme

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Banjir Dubai, Kemenlu Sebut Tak Ada WNI Jadi Korban

Nasional
Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Jokowi Ungkap Indikasi Pencucian Uang Lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Pertemuan Jokowi-Megawati yang Seolah Rencana Kosong

Nasional
Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal 'Amicus Curiae' Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Beragam Respons Kubu Prabowo-Gibran soal "Amicus Curiae" Megawati dan Sejumlah Tokoh Lain

Nasional
Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Yusril Harap Formasi Kabinet Prabowo-Gibran Tak Hanya Pertimbangkan Kekuatan di DPR

Nasional
Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Eks Ajudan Ungkap Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL

Nasional
Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Yusril Bilang KIM Belum Pernah Gelar Pertemuan Formal Bahas Kabinet Prabowo

Nasional
Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Yusril Nilai Tak Semua Partai Harus Ditarik ke Kabinet Prabowo Kelak

Nasional
Cara Urus Surat Pindah Domisili

Cara Urus Surat Pindah Domisili

Nasional
Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com