Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/06/2017, 17:47 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto meminta penanganan orang-orang yang diduga terlibat kelompok teroris dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tidak hanya Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah daerah juga harus ikut terlibat di dalamnya.

"Enggak bisa ditangani sendiri oleh satu lembaga. Karena ini soal kekosongan isi kepala, isi hati, dan isi perut. Harus semuanya. Termasuk pemerintahan di daerah," ujar Wawan dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Wawan mengaku, sudah menggelar telekonferensi dengan kepala daerah tingkat kabupaten, wali kota, beserta ketua DPRD-nya dalam acara yang digelar Lemhanas beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wawan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih bagi warganya yang diduga terlibat dengan jaringan terorisme, baik yang sudah atau belum menjalani hukuman penjara.

"Lindungi mereka, kasih makan, kasih kerja. Saya sudah minta, tolong data seluruh mantan narapidana terorisme di wilayah Anda, carikan jalurnya selama itu positif," ujar Wawan.

"Mereka cerita ke saya, setelah keluar dari penjara sulit sekali cari kerja. 'Saya seperti sampah,' kata dia. Tidak ada yang mau dekat, semuanya menjadi takut sama mereka," kata dia.

(Baca juga: Cerita Mantan Teroris Gagal Kerja Ojek "Online" akibat Stigma...)

Akhirnya, banyak mantan napi kasus terorisme yang kembali ke kelompoknya karena tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Akhirnya mereka kembali ke dunianya. Karena hanya kelompoknya yang mau menerima mereka. Akhirnya dia kembali bertempur. Karena hanya dengan itu mereka bisa eksis," ujar Wawan.

Wawan yakin, dengan pendekatan yang tepat, jumlah orang berpaham radikal dan menjurus ke aksi teror semakin berkurang.

Kompas TV Pro Kontra Pelibatan TNI Berantasan Terorisme (Bag 1)
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Gempa M 4,3 Guncang Garut, Pusat Gempa di Kedalaman 3 Km

Nasional
Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Februari Hari Memperingati Apa?

Nasional
IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

IPK Turun, Upaya Pemberantasan Korupsi Indonesia Dianggap Terpuruk

Nasional
Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nilai Kepala BRIN Tak Buat Kemajuan, Anggota DPR: Yang Ada Malah Kontroversi

Nasional
Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Eks Penyidik KPK Sebut Janji Jokowi Perkuat Pemberantasan Korupsi Hanya Basa-basi

Nasional
IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

IPK Indonesia Turun, Janji Jokowi Lawan Korupsi Dinilai Tak Bermakna

Nasional
Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Kasus Omicron XBB.1.5 atau Kraken di Pamulang Baru Pulang Umrah

Nasional
ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

ICW Sebut Pernyataan Pemberantasan Korupsi Jokowi Hanya Pemanis Pidato

Nasional
IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

IPK 2022 Sama dengan 2014, Pengamat Sebut Jokowi Belum Berkontribusi dalam Pemberantasan Korupsi

Nasional
Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Perkuat Koalisi Perubahan, Demokrat Buka Kemungkinan Komunikasi dengan Partai Lain

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

UPDATE 1 Februari 2023: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 74,62 Persen, Ketiga 29,60 Persen

Nasional
Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Demokrat: Kalau Ada yang Masih Galau, Koalisi Perubahan Terbuka Menerima

Nasional
Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Jokowi Awali Kunker di Bali dengan Resmikan Pasar Seni Sukawati

Nasional
UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

UPDATE 1 Februari 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 273, Totalnya Jadi 6.730.289

Nasional
ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

ICW Sebut Merosotnya IPK Tak Terlepas dari Pernyataan Luhut dan Tito yang Permisif terhadap Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.