"Terorisme soal Kekosongan Isi Kepala, Hati, dan Perut..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto meminta penanganan orang-orang yang diduga terlibat kelompok teroris dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Tidak hanya Polri atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), pemerintah daerah juga harus ikut terlibat di dalamnya.

"Enggak bisa ditangani sendiri oleh satu lembaga. Karena ini soal kekosongan isi kepala, isi hati, dan isi perut. Harus semuanya. Termasuk pemerintahan di daerah," ujar Wawan dalam acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/6/2017).

Wawan mengaku, sudah menggelar telekonferensi dengan kepala daerah tingkat kabupaten, wali kota, beserta ketua DPRD-nya dalam acara yang digelar Lemhanas beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan tersebut, Wawan meminta pemerintah daerah memberikan perhatian lebih bagi warganya yang diduga terlibat dengan jaringan terorisme, baik yang sudah atau belum menjalani hukuman penjara.

"Lindungi mereka, kasih makan, kasih kerja. Saya sudah minta, tolong data seluruh mantan narapidana terorisme di wilayah Anda, carikan jalurnya selama itu positif," ujar Wawan.

"Mereka cerita ke saya, setelah keluar dari penjara sulit sekali cari kerja. 'Saya seperti sampah,' kata dia. Tidak ada yang mau dekat, semuanya menjadi takut sama mereka," kata dia.

(Baca juga: Cerita Mantan Teroris Gagal Kerja Ojek "Online" akibat Stigma...)

Akhirnya, banyak mantan napi kasus terorisme yang kembali ke kelompoknya karena tidak diterima dengan baik oleh masyarakat.

"Akhirnya mereka kembali ke dunianya. Karena hanya kelompoknya yang mau menerima mereka. Akhirnya dia kembali bertempur. Karena hanya dengan itu mereka bisa eksis," ujar Wawan.

Wawan yakin, dengan pendekatan yang tepat, jumlah orang berpaham radikal dan menjurus ke aksi teror semakin berkurang.