Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Unit Kerja Pembinaan Pancasila Harus Inovatif

Kompas.com - 02/06/2017, 21:19 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko sepakat soal pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

Menurut dia, di era milenial ini, penyampaian ideologi Pancasila sebaiknya tidak disampaikan dengan konservatif.

"Mungkin jangan lagi penguatan Pancasila seperti itu, bisa saja dalam bentuk yang lebih digemari anak muda sekarang dengan inovasi kebangsaan," ujar Moeldoko di Jakarta, Jumat (2/6/2017).

Moeldoko mengatakan, metode yang digunakan juga harus dijalankan dengan baik dan terarah.

(Baca: Unit Kerja Pembinaan Pancasila Diisi Negarawan hingga Tokoh Agama)

Pemerintah juga perlu memperhatikan "kemasan" program pembinaan agar menarik anak muda.

"Sekarang bagaimana menggunakannya, apakah harus menggunakan lembaga atau NGO yang lebih fleksibel," kata Moeldoko.

Setelah itu, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kepada siapa materi itu diberikan.

Pemahaman tersebut, kata dia, bisa diterapkan di perguruan tinggi, kepada PNS, atau mungkin pesantren.

Presiden Joko Widodo resmi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

(Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila?)

Pembentukan unit kerja ini dituangkan melalui Peraturan Presiden.

Unit kerja tersebut dibagi menjadi dua. Pertama, Dewan Pengarah yang terdiri dari sembilan orang.

Kedua, kepala unit kerja yang berjumlah 1 orang.

Ke-10 orang itu bekerja di bawah komando Presiden Jokowi. Tugas, pokok, dan fungsi dewan pengarah dan ketua telah diatur dalam Perpres tersebut.

Kompas TV Bung Karno Baca Isi Pancasila di AS Tahun 1956

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Jokowi Targetkan Negosiasi Kepemilikan Saham PT Freeport Selesai Juni 2024

Nasional
Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal 'Drop' di Yordania

Indonesia Kirim Bantuan untuk Palestina Lewat Udara, TNI Bakal "Drop" di Yordania

Nasional
RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

RI Segera Kuasai 61 Persen Saham Freeport, Jokowi: 80 Persen Pendapatan Akan Masuk ke Negara

Nasional
Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Penyidikan Selesai, Nilai Gratifikasi dan TPPU Hakim Agung Gazalba Saleh Capai Rp 9 M

Nasional
Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Kenaikan Pemudik Diprediksi Capai 56 Persen Tahun Ini, Jokowi Imbau Masyarakat Mudik Lebih Awal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com