IBC: Penambahan Kursi DPR Terkesan Lebih Utamakan Syahwat Kekuasaan

Kompas.com - 02/06/2017, 15:37 WIB
Ilustrasi DPR TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Ilustrasi DPR
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Budget Center (IBC), Roy Salam, menilai keputusan penambahan kursi anggota DPR sebanyak 15 kursi mengabaikan aspirasi masyarakat.

"Keputusan tersebut lebih banyak mudaratnya dan terkesan lebih mengutamakan syahwat kekuasaan ketimbang memajukan demokrasi perwakilan," kata Roy di melalui keterangan tertulis, Jumat (2/6/2017).

Ia menambahkan berbagai riset dan kajian menunjukkan kinerja DPR berada di titik terendah dan minim secara akuntabilitas.

Selain itu, ia menyatakan peran politik anggaran di DPR tidak berjalan di rel yang semestinya dan kerap disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dan golongan. Itu ditandai dengan munculnya perilaku koruptif dikalangan anggota DPR dengan berbagai modus sehingga menyebabkan rendahnya kredibilitas DPR di mata masyarakat.

"Oleh karena itu, penambahan kursi anggota DPR tidak punya korelasi terhadap meningkatnya kinerja DPR," tutur Roy.

(Baca: Ini Sikap Pemerintah soal Penambahan Kursi DPR)

"Sebaliknya, penambahan kursi justru memperumit proses pengambilan keputusan politik yang menyangkut hajat hidup rakyat di DPR dan hanya menambah angka pemborosan APBN untuk kebutuhan konsumtif," lanjut dia.

Ia melanjutkan penambahan jumlah anggota DPR hanya menguras uang rakyat. Jumlah anggaran Negara yang dikeluarkan untuk satu anggota DPR mencapai Rp 3,7 miliar per tahun.

"Tambahan kursi tidak meningkatkan kinerja DPR, malah memboroskan anggaran sebesar Rp 56 miliar per tahun," papar Roy.

"Alangkah bijak, jika Pemerintah dan DPR mempertahankan kembali jumlah anggota DPR saat ini dan menghitung kembali jumlah anggota perdapil secara adil dan proporsional melalui redistribusi kursi dari Dapil yang kelebihan kuota kursi," lanjut dia.

(Baca: Penambahan Kursi DPR untuk Siapa?)

Sebelumnya Pemerintah dan DPR sepakat penambahan 15 kursi DPR RI. Hal itu disepakati pada pembahasan dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu. Padahal, sebelumnya pemerintah sempat mengusulkan bahwa penambahan kursi berkisar antara lima hingga 10 kursi saja.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menuturkan, saat itu pemerintah belum mempertimbangkan tingkat kemahalan kursi.

"Kami mencermati ya proses jumlah kursi itu. Pada posisi yang lalu memang tidak memperhitungkan tingkat kemahalan," ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2107).

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

ICW: Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Belum Tuntas

ICW: Pengusutan Kasus Djoko Tjandra Belum Tuntas

Nasional
Semua Pasien Covid-19 dari Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Semua Pasien Covid-19 dari Secapa AD Dinyatakan Sembuh

Nasional
Cerita Nawawi Pomolango Cekcok dengan Mumtaz Rais di Pesawat...

Cerita Nawawi Pomolango Cekcok dengan Mumtaz Rais di Pesawat...

Nasional
Sebut Urusan dengan Mumtaz Rais Belum Selesai, Nawawi: Saya Laporkan...

Sebut Urusan dengan Mumtaz Rais Belum Selesai, Nawawi: Saya Laporkan...

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 135.123

UPDATE: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 135.123

Nasional
Saat Artis Ramai-ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja...

Saat Artis Ramai-ramai Minta Maaf Usai Promosikan RUU Cipta Kerja...

Nasional
Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Serba-serbi Upacara HUT Ke-75 Kemerdekaan RI di Tengah Pandemi...

Nasional
Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Amnesty: Permintaan Pengembalian Uang Beasiswa Veronica Koman Bentuk Intimidasi

Nasional
Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Berkaca dari Cekcok Nawawi dan Mumtaz Rais, KPK Ingatkan Pejabat Wajib Beri Contoh Integritas

Nasional
Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Membandingkan Kata Ekonomi dan Kesehatan dalam Pidato Kenegaraan Jokowi...

Nasional
Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Minta Kadernya Tak Takut Di-PAW, Tommy Soeharto: Contohlah Fahri Hamzah

Nasional
Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Bareskrim Bagi Peristiwa Djoko Tjandra Menjadi 3 Klaster

Nasional
Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nawawi Tegur Mumtaz Rais sebagai Sesama Penumpang, KPK: Iktikad Baik Direspons Negatif

Nasional
IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

IDI Sarankan Tambah Kapasitas Tempat Tidur Rumah Sakit Covid-19

Nasional
Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Serukan Generasi Muda Peduli Politik, KG Media Hadirkan Politic Entertainment Pertama di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X