Kompas.com - 02/06/2017, 15:02 WIB
Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2016). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINJuru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan anggota DPR RI periode 2014-2019, Markus Nari, sebagai tersangka. Markus diduga menghalangi penyidikan dan penuntutan KPK.

"Tersangka MN diduga dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan dan penuntutan di pengadilan," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta, Jumat (2/6/2017).

(Baca: KPK Tak Akan Terpengaruh Pembentukan Pansus E-KTP)

Menurut Febri, politisi Partai Golkar tersebut diduga memengaruhi Irman dan Sugiharto, yang merupakan dua terdakwa dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain itu, Markus juga diduga memengaruhi anggota DPR Miryam S Haryani untuk tidak memberikan keterangan yang sebenarnya saat bersaksi di pengadilan.

Sebelumnya, KPK menggeledah kediaman pribadi milik Markus di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Kemudian, di rumah dinas di Kompleks Perumahan Anggota DPR di Kalibata, Jakarta Selatan.

Dari dua lokasi tersebut, penyidik menemukan copy berkas berita acara pemeriksaan (BAP) atas nama Markus Nari dan ponsel serta USB. Barang-barang tersebut kemudian disita sebagai barang bukti.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

(Baca: Diperiksa KPK, Sekjen DPR Ditanya soal Tenaga Ahli Miryam dan Markus Nari)

Markus Nari yang merupakan politisi Partai Golkar itu disebut menerima uang sekitar Rp 4 miliar dalam pengadaan e-KTP.

Namun, Markus membantah hal itu saat memberikan keterangan sebagai saksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Atas perbuatannya, Markus disangka melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Moeldoko Menyayangkan Masih Ada Masyarakat Abaikan Bahaya Pandemi Covid-19

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 Patuhi Prosedur Isolasi Mandiri

Nasional
Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Satgas: Tak Perlu Panik dan Buru-buru ke RS jika Hasil PCR Positif Covid-19

Nasional
Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Targetkan Vaksinasi Selesai Akhir Tahun, Menkes: Penyuntikan Vaksin Harus 2 Juta Per Hari

Nasional
Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Satgas: Tak Semua Pasien Covid-19 Harus ke RS, Dahulukan yang Bergejala Sedang-Berat

Nasional
Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Menakar Arah Revisi UU ITE Setelah Penerbitan Pedoman Kriteria Implementasi

Nasional
Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Laksda Anwar Saadi Ditunjuk Jadi Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer

Nasional
Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Epidemiolog: PPKM Mikro Oke, tetapi 3M Harus Ditingkatkan

Nasional
Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Panglima TNI Mutasi 104 Perwira Tinggi, Berikut Daftarnya

Nasional
Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Pemerintah Diharapkan Berani PSBB atau Lockdown, Jangan Lempar Tanggung Jawab ke Pemda

Nasional
Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Pesan AHY kepada Kepala Daerah Kader Demokrat: Tak Ada yang Lebih Bernilai dari Nyawa

Nasional
Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Positivity Rate Dekati 15 Persen, Satgas Covid-19 Minta untuk Diwaspadai dan Kendalikan

Nasional
'Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat...'

"Pemerintah Harus Cermat dan Peka Hadapi Suasana Kejiwaan Masyarakat..."

Nasional
Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Rekrut Tenaga Kesehatan dalam Waktu Singkat, Kemenkes Pastikan Mereka Layak Bekerja

Nasional
IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

IGD RS Fatmawati Sementara Hanya Menangani Covid-19, Tak Terima Pasien Penyakit Lain

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X