Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tunggu Dilantik Jokowi Jadi Kepala Unit Kerja Pancasila, Ini yang Dilakukan Yudi Latief

Kompas.com - 02/06/2017, 14:54 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum dilantik, Yudi Latif yang diproyeksikan memimpin Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja.

Yudi mengaku akan melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja.

Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif.

Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila?

Prioritas kerja

Yudi menetapkan tiga prioritas kerja setelah struktural UKP-PIP lengkap.

Kerja-kerja UKP-PIP dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Pertama, kami mulai rapat memikirkan bagaimana memberikan cara baru pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan," ujar Yudi.

Orientasinya, cara baru belajar Pancasila itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Pendidikan Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan atau pelengkap.

Kedua, UKP-PIP akan menjalin kerja sama dengan stakeholder, misalnya tokoh agama, tokoh adat, komunitas seni, sineas, bloggers hingga jurnalis.

"Kami ingin ruang publik diisi oleh narasi-narasi tentang Pancasila. Pancasila kami harapkan kembali menjadi perhatian publik," ujar Yudi.

Ketiga, UKP-PIP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang selama ini juga melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Kementerian dan lembaga itu, di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Lembaga Pertahanan Nasional hingga DPR RI dan MPR RI.

"Kami akan mengatur supaya pembinaan Pancasila lebih efisien. Bukannya kami mengambil kewenangan kementerian dan lembaga, namun mengatur porsi agar efektif dan tidak menghambur-hamburkan anggaran," ujar Yudi.

Soal rencana pelantikan, Yudi mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya menunggu arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Kompas TV Hari Pancasila, Perahu Nelayan Parade di Kota Ende
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com