Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/06/2017, 14:54 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum dilantik, Yudi Latif yang diproyeksikan memimpin Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP), sudah mempersiapkan sejumlah rencana kerja.

Yudi mengaku akan melengkapi struktur kelembagaan. Salah satunya mengajukan nama-nama calon deputi kepada Presiden Joko Widodo.

"Karena berdasarkan Perpres, deputi itu diusulkan kepala kepada Presiden. Setelah itu, baru Kepala UKP-PIP memilih kelengkapan yang lain. Tenaga ahli dan lain-lain," ujar Yudi kepada Kompas.com, Jumat (2/6/2017).

Setelah melengkapi struktur kelembagaan, UKP-PIP akan mulai bekerja.

Yudi mengatakan, ia sudah mempersiapkan rencana kerja agar dalam waktu singkat, bisa bekerja cepat dan efektif.

Masa kerja UKP-PIP menyesuaikan dengan periode kepemimpinan Presiden.

Baca: Apa Itu Unit Kerja Presiden Pembinaan Pancasila?

Prioritas kerja

Yudi menetapkan tiga prioritas kerja setelah struktural UKP-PIP lengkap.

Kerja-kerja UKP-PIP dilakukan untuk membumikan nilai-nilai Pancasila.

"Pertama, kami mulai rapat memikirkan bagaimana memberikan cara baru pembelajaran Pancasila di dunia pendidikan," ujar Yudi.

Orientasinya, cara baru belajar Pancasila itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan.

Pendidikan Pancasila akan menjadi mata pelajaran wajib, bukan pilihan atau pelengkap.

Kedua, UKP-PIP akan menjalin kerja sama dengan stakeholder, misalnya tokoh agama, tokoh adat, komunitas seni, sineas, bloggers hingga jurnalis.

"Kami ingin ruang publik diisi oleh narasi-narasi tentang Pancasila. Pancasila kami harapkan kembali menjadi perhatian publik," ujar Yudi.

Ketiga, UKP-PIP akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga yang selama ini juga melakukan pembinaan ideologi Pancasila.

Kementerian dan lembaga itu, di antaranya, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pertahanan, Lembaga Pertahanan Nasional hingga DPR RI dan MPR RI.

"Kami akan mengatur supaya pembinaan Pancasila lebih efisien. Bukannya kami mengambil kewenangan kementerian dan lembaga, namun mengatur porsi agar efektif dan tidak menghambur-hamburkan anggaran," ujar Yudi.

Soal rencana pelantikan, Yudi mengaku tidak mengetahuinya. Ia hanya menunggu arahan langsung dari Presiden Jokowi.

Kompas TV Hari Pancasila, Perahu Nelayan Parade di Kota Ende
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Terdakwa Rionald Soerjanto Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Penipuan di PT ARI

Nasional
Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Bawa Aku Pergi dari Sini, Aku Ingin... Keadilan

Nasional
PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait 'Reshuffle'

PDI-P Akui Sodorkan Nama Ke Presiden Terkait "Reshuffle"

Nasional
Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasib Anies Usai Surya Paloh Bertemu Jokowi: Ditinggalkan Nasdem atau Tetap Maju Bacapres?

Nasional
Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Menpan-RB Sebut Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun Terserap untuk Rapat dan Studi Banding di Hotel

Nasional
Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Demokrat Klaim Resmi Dukung Anies Capres, PDI-P: Itu Hak Partai

Nasional
PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

PN Jakarta Selatan Ajukan Perpanjangan 30 Hari Masa Penahanan Ferdy Sambo Dkk

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Buntut Kasus KSP Indosurya, Pemerintah Akan Revisi UU Koperasi

Nasional
Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Buntut Kasus KSP Indosurya, Mahfud Imbau Warga Hati-hati Simpan Uang

Nasional
Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Bos Indosurya Divonis Lepas, Mahfud: Kasus Baru Akan Dibuka

Nasional
Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Pertemuan Jokowi-Surya Paloh di Istana, Reaksi Nasdem, dan Peringatan PDI-P

Nasional
Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Indonesia Kecam Kekerasan Militer Israel di Jenin yang Tewaskan 9 Warga Sipil

Nasional
Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Ridwan Kamil dan Iwan Bule Berbaju Merah, Ikuti Senam Sicita PDI-P di Depan Gedung Sate

Nasional
Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Gibran Siap Jadi Cagub, PDI-P: Prestasi sebagai Wali Kota Solo Jadi Bahan Evaluasi

Nasional
Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Ribuan Buruh Akan Gelar Demo Tolak Perppu Ciptaker di DPR 6 Februari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.