Saat menyampaikan pidato pada upacara Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6/2017), Presiden Jokowi mengatakan, komitmen pemerintah dalam hal penguatan Pancasila sangat jelas dan kuat.
Salah satunya dengan pembentukan unit kerja tersebut.
"Bersama seluruh komponen bangsa, lembaga baru ini ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang terintegrasi dengan program-program pembangunan. Pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lainnya menjadi bagian integral dari pengamalan nilai-nilai Pancasila," ujar Jokowi.
Presiden Jokowi dikabarkan sudah mengantongi nama-nama Dewan Pengarah, Kepala hingga deputi unit kerja tersebut.
Namun, Presiden hingga pejabat Istana belum ada yang mau berkomentar soal itu.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, nama-nama yang mengisi posisi tersebut baru akan diketahui setelah Presiden Jokowi meneken Keputusan Presiden mengangkat dan melantik mereka.
"Dalam waktu dekat, Pak Presiden akan menerbitkan Keppres untuk menentukan siapa saja dewan pengarah dan kepalanya," ujar Pratikno, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri pada Kamis (1/6/2017).
Namun, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidarto Danusubroto mengatakan, UKP-PIP itu kemungkinan besar akan dikepalai oleh pengamat politik, akademisi sekaligus cendikiawan Yudi Latif.
"Ini (program kerja) nantinya akan digarap UKP-PIP, oleh Pak Yudi Latif nanti ya," ujar Sidarto.
Sidarto membantah bahwa UKP-PIP sama seperti Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP7) yang bertugas merancang program penatara Pedoman penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4).
"Ini berbeda dengan P4. Ini bukan hanya negara yang hadir. Tapi merangkul semua kekuatan, lintas stakegolder. Tidak juga sekadar top down, tapi bottom up, termasuk menyerap local wisdom," ujar Sidarto.
"Dengan begitu, penghayatan Pancasila akan lebih terserap publik. Apalagi kalau semua dirangkul," lanjut dia.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, salah satu bentuk konkrit dari kerja lembaga baru ini adalah merancang penghayatan dan pengamalan nilai Pancasila untuk dilebur ke dalam kurikulum pendidikan.
"Otomatis nanti bentuknya ada yang kurikulum. Walaupun itu sudah ada, tapi dengan adanya masukan dari unit kerja ini, akan mempertajam dibandingkan yang sebelumnya," ujar Muhadjir.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.