Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Laksamana Perempuan Pertama Asal Aceh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional

Kompas.com - 01/06/2017, 21:00 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, pemerintah menunggu usulan resmi Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Usulan itu sebelumnya disampaikan Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyikapi minimnya jumlah pahlawan perempuan Indonesia. 

"Memang jumlah pahlawan perempuan nasional tidak sebanyak pahlawan pria. Dari total 169 pahlawan nasional, hanya 12 yang berjenis kelamin perempuan," ungkap Khofifah seperti dikutip dari siaran pers Kementerian Sosial, Kamis (1/6/2017).

Khofifah menjelaskan, untuk gelar pahlawan nasional, masyarakat perlu mengajukan usulan kepada bupati/walikota dan gubernur melalui Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD).

(Baca: KH Muhammad Zainudin Abdul Majid Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional)

Kemudian dari TP2GD, usulan tersebut diserahkan kepada Menteri Sosial dan dilanjutkan ke TP2GP.

Setelah itu usulan diteruskan ke Dewan Gelar untuk meminta persetujuan dari Presiden.

"Permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden melalui Dewan Gelar. Sebelumnya diadakan verifikasi, penelitian dan pengkajian melalui proses seminar, diskusi, serta sarasehan di daerah kelahiran serta di tingkat nasional," tutur Khofifah.

"Dalam hal ini usulan dari KOWANI harus mendapat rekomendasi resmi dari Pemerintah Provinsi Aceh mengingat Keumalahayati berasal dari Aceh," tambah dia.

(Baca: Pemprov Maluku akan Ajukan Alexander Jacob Patty Jadi Pahlawan Nasional)

Khofifah menuturkan, undang-undang mempersilahkan masyarakat mengusulkan nama-nama yang dinilai tepat untuk mendapat anugerah sebagai pahlawan perintis kemerdekaan dan pahlawan nasional.

Sebelumnya, Kowani mengusulkan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

Menurut Ketua Umum Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo, dari catatan sejarah yang ada, dokumen dan cerita ahli waris keluarga, Keumalahayati atau lebih dikenal dengan Laksamana Malahayati sangat layak dijadikan salah satu pahlawan nasional.

Kompas TV Warga Kota Pematang Siantar dikejutkan oleh temuan buku Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahannya yang berseberangan dengan Pancasila. Menurut Humas Pematang Siantar buku sengaja dibuat untuk menyesatkan pembaca karena terdapat beberapa kekeliruan lainnya seperti asal pahlawan nasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com