JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan milisi pro-ISIS ke Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, membuat TNI memperketat perbatasan Indonesia-Filipina.
TNI tidak ingin milisi memperluas arena serangan mereka ke tanah air.
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melepaskan pengawasan terhadap daerah perbatasan Indonesia-Filipina.
"Jadi kami ini melakukan operasi laut. Mulai dari Halmahera Utara, Morotai, Siangir sampai Laut Sulawesi," ujar Panglima TNI di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).
(baca: Diduga Terlibat Serangan di Marawi, Tujuh WNI Masuk DPO di Filipina)
Tidak hanya mengerahkan personel beserta alat utama sistem persenjataan, Panglima TNI juga meminta bantuan para nelayan setempat untuk ikut mengawasi masuknya orang asing melalui jalur laut.
"Kami mengkoordinasi nelayan di sepanjang pesisir pantai kita bersama-sama Babinsa dan intelejen di sana," ujar Gatot.
Gatot menambahkan, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, sulit untuk menindak orang asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan aksi teror.
(baca: Panglima TNI: Bodoh jika Masih Pakai UU Anti-Terorisme yang Sekarang)
"Kalau undang-undangnya seperti ini, orang asing masuk dari mana saja boleh-boleh saja. Wong dia berbuat (teror) dulu, baru diperiksa. Paling aman (untuk kelompok teror)," ujar Gatot.
Oleh sebab itu, Gatot berharap DPR RI segera merampungkan Revisi UU Anti-Terorisme agar Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dari ancaman teror.
Milisi Maute yang merupakan sayap dari ISIS menyerang Kota Marawi di Mindanao. Pertempuran terjadi sejak Selasa (23/5/2017) lalu.
Menurut militer, 15 tentara, 2 polisi ditambah 19 warga sipil tewas dalam pertempuran itu.
Sementara, dari kubu milisi juga banyak korban tewas, yakni mencapai 61 orang. Sebanyak 17 warga negara Indonesia juga berada di kota itu.
Saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri sedang berupaya untuk mengevakuasi ketujuhbelas WNI tersebut dari Marawi.