Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Antisipasi ISIS dari Filipina, TNI Kerahkan Alutsista hingga Nelayan

Kompas.com - 01/06/2017, 14:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Serangan milisi pro-ISIS ke Kota Marawi, Mindanao, Filipina Selatan, membuat TNI memperketat perbatasan Indonesia-Filipina.

TNI tidak ingin milisi memperluas arena serangan mereka ke tanah air.

Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo telah menginstruksikan jajarannya untuk tidak melepaskan pengawasan terhadap daerah perbatasan Indonesia-Filipina.

"Jadi kami ini melakukan operasi laut. Mulai dari Halmahera Utara, Morotai, Siangir sampai Laut Sulawesi," ujar Panglima TNI di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

(baca: Diduga Terlibat Serangan di Marawi, Tujuh WNI Masuk DPO di Filipina)

Tidak hanya mengerahkan personel beserta alat utama sistem persenjataan, Panglima TNI juga meminta bantuan para nelayan setempat untuk ikut mengawasi masuknya orang asing melalui jalur laut.

"Kami mengkoordinasi nelayan di sepanjang pesisir pantai kita bersama-sama Babinsa dan intelejen di sana," ujar Gatot.

Gatot menambahkan, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme, sulit untuk menindak orang asing yang masuk ke Indonesia untuk melakukan aksi teror.

(baca: Panglima TNI: Bodoh jika Masih Pakai UU Anti-Terorisme yang Sekarang)

"Kalau undang-undangnya seperti ini, orang asing masuk dari mana saja boleh-boleh saja. Wong dia berbuat (teror) dulu, baru diperiksa. Paling aman (untuk kelompok teror)," ujar Gatot.

Oleh sebab itu, Gatot berharap DPR RI segera merampungkan Revisi UU Anti-Terorisme agar Indonesia memiliki pertahanan yang kuat dari ancaman teror.

Milisi Maute yang merupakan sayap dari ISIS menyerang Kota Marawi di Mindanao. Pertempuran terjadi sejak Selasa (23/5/2017) lalu.

Menurut militer, 15 tentara, 2 polisi ditambah 19 warga sipil tewas dalam pertempuran itu.

Sementara, dari kubu milisi juga banyak korban tewas, yakni mencapai 61 orang. Sebanyak 17 warga negara Indonesia juga berada di kota itu.

Saat ini, pihak Kementerian Luar Negeri sedang berupaya untuk mengevakuasi ketujuhbelas WNI tersebut dari Marawi.

Kompas TV Menkopolhukam Wiranto mengatakan, perlu usaha ekstra untuk mengevakuasi wni yang terjebak di Marawi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Erupsi Gunung Ruang, TNI AL Kerahkan KRI Kakap-811 dan 400 Prajurit untuk Bantuan Kemanusiaan

Nasional
Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Pertemuan Prabowo dan Menlu China Berlangsung Tertutup di Kemenhan

Nasional
Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com