Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Muhadjir Tampil Ala Stovia Saat Upacara Hari Lahir Pancasila

Kompas.com - 01/06/2017, 13:48 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy merupakan salah satu menteri yang memakai pakaian adat saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir ke-72 Pancasila, di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Kamis (1/6/2017).

Namun, Muhadjir tampil sedikit berbeda dengan menteri-menteri Kabinet Kerja yang lain.

Dia memakai pakaian adat laki-laki Jawa yang dikombinasikan dengan pakaian ala barat, layaknya kelompok terpelajar dan siswa-siswa Stovia saat zaman pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Pakaian adat Jawa yang dikenakan Muhadjir dipadukan dengan pakaian khas masyarakat barat, yakni jas dan dasi kupu-kupu.

(baca: Di Balik Pakaian Adat Para Menteri...)

Dia juga mengenakan blangkon dan selop terselip di kakinya.

"Pakaian yang saya kenakan ini pakaian adat Jawa yang dipadu dengan gaya barat. Jas ini kan khas barat. Biasanya pakaian ini dipakai kelompok terpelajar saat zaman kemerdekaan," ujar Muhadjir saat ditemui usai upacara.

Selama upacara berlangsung, Muhadjir duduk di kursi barisan depan, di mimbar kehormatan.

Di sebelah kirinya, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo terlihat mengenakan pakaian Jawa lengkap dengan beskap berwarna hitam.

(baca: Jokowi: Takdir Tuhan untuk Kita adalah Keberagaman)

Sementara itu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, yang duduk tepat di sebelah Prasetyo, tampil gagah dengan pakaian adat Sumatera Selatan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pun tak mau kalah. Dia terlihat tampil meriah menggunakan baju adat Nias dengan paduan warna merah dan kuning.

Penggunaan pakaian adat itu merupakan ide Presiden Joko Widodo. Melalui pakaian-pakaian adat Indonesia, Jokowi ingin menyampaikan pesan bahwa Indonesia sangat beragam.

Keberagaman tersebut ditegaskan kembali dalam pidato Jokowi di upacara Hari Lahir Pancasila.

"Harus diingat bahwa kodrat bangsa Indonesia adalah kodrat keberagaman. Takdir Tuhan untuk kita adalah keberagaman. Dari Sabang sampai Merauke adalah keberagaman. Dari Miangas sampai Rote adalah keberagaman," ujar Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com