Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Pakaian Adat Para Menteri...

Kompas.com - 01/06/2017, 12:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jajaran menteri Kabinet Kerja tampil beda saat menghadiri upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Kamis (1/6/2017).

Hampir seluruh menteri dan pejabat negara mengenakan pakaian adat daerah di Indonesia.

Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly, misalnya. Ia mengenakan pakaian tradisional khas Nias.

Menteri Dalam Negri Tjahjo Kumolo mengenakan pakaian tradisional Batak Karo.

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengenakan pakaian adat Madura.

Di balik kemeriahan itu, terselip cerita-cerita unik dan menggelitik. Salah satunya dari Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki.

Ia hadir dalam upacara. Namun, tidak mengenakan pakaian khas daerah.

Teten hanya mengenakan kemeja batik lengan panjang, pakaian yang biasa dikenakan saat beraktivitas di Istana sehari-hari.

"Iya, akhirnya cuma pakai batik saja," ujar Teten saat bincang santai, usai upacara.

Rupanya, sebelum upacara, Teten sudah mempersiapkan setelan pakaian adat Sunda yang telah dimodifikasi sedikit menjadi modern.

Setelan itu sudah melekat pas di badannya. Namun, Teten merasa tidak cocok mengenakan pakaian tersebut saat berdiri di depan cermin.

"Berdiri di kaca, duh... kok kayak tukang delman ya. Ah, ya sudah lah, saya ganti pakai batik saja," ujar Teten sembari tertawa.

Sedang asyik berbincang, tiba-tiba Menpora Imam Nahrawi datang. Ia menyalami Teten. Perbincangan di antara mereka pun terjadi.

"Nah, kalau ini sudah pas nih jual sate," canda Teten kepada Imam.

Imam yang mengenakan pakaian khas Madura, lengkap dengan iket khas Madura dan kaus garis-garis merah putih, tertawa.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com