TNI Diminta Tangani Terorisme, Pemerintah Jangan Lupa Kasus-kasus HAM

Kompas.com - 01/06/2017, 00:32 WIB
Jaksa Agung Periode 1999-2001, Marzuki Darusman Ketika Ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ MOH NADLIRJaksa Agung Periode 1999-2001, Marzuki Darusman Ketika Ditemui di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Pegiat Hak Asasi Manusia, sekaligus Jaksa Agung periode 1999-2001, Marzuki Darusman angkat bicara soal keinginan Presiden Joko Widodo yang akan melibatkan TNI dalam penanganan masalah terorisme di Tanah Air.

Kiki, sapaan Marzuki Darusman, mengingatkan bagaimana kasus kekerasaan pada masa lalu yang dilakukan oleh TNI.

"TNI selalu katakan, pada waktu itu hadapi situasi genting dan tidak ada pilihan, kecuali melakukan yang terpaksa dilakukan kala itu, yang berakibat pada kekerasan massal," kata Kiki ketika ditemui di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

Terlebih, kata Kiki, sampai saat ini TNI dianggapnya tidak pernah melakulan refleksi diri, atas apa yang pernah dilakukan pada masa silam meski tak sedikit jatuh korban.

"Sekarang keadaan tenang, kan bisa refleksi. Sehingga TNI belajar dan tidak terulang kembali di masa yang akan datang," kata Menteri Sekretaris Kabinet periode 2001-2004 tersebut.

(Baca: Ini Catatan Komnas HAM soal Pelibatan TNI Berantas Terorisme)

Karenanya, Kiki beranggapan, wajar kekhawatiran peristiwa kelam itu kembali terulang di masa yang akan datang.

"Iya kalau tidak dijelaskan. Ini kan agar tidak terulang kembali. Jadi ada kalanya memang kekerasan dilakukan untuk mengatasi keadaan. Tapi kalau kekerasaan sudah melampaui batasan kemanusiaan itu sudah melanggar HAM," kata Kiki.

"Ini yang harus dipisahkan antara kekerasan yang diperlukan untuk penegakan dan kekerasan yang melampaui batas-batas kemanusian sehingga menjadi pelanggaran HAM," ucap dia.

(Baca: Jika Dilibatkan, TNI Siap Kejar Teroris hingga ke Hutan)

Diketahui, pelibatan TNI dalam penanganan masalah terorisme di Tanah Air diusulkan untuk diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Usulan itu disampaikan Presiden Joko Widodo. Presiden ingin unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme.

"Berikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam RUU ini. Tentu saja dengan alasan-alasan yang saya kira dari Menko polhukam sudah mempersiapkan," ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/5/2017).

Kompas TV Presiden juga meminta unsur TNI agar dilibatkan dalam pemberantasan terorisme.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Harapan Besar setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Harapan Besar setelah Menanti 6 Tahun RUU TPKS Disetujui di DPR..

Nasional
Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Risma Hapus Beberapa Jabatan Setingkat Eselon I dan II, Anggarannya Dioptimalkan untuk Bansos

Nasional
Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Ironi Kebijakan Omicron: Jokowi Minta Warga Tak ke Luar Negeri, tapi Buka Pintu untuk Semua Negara

Nasional
Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Gempa M 6,6 di Banten, 3.078 Rumah Rusak, 10 Orang Luka-luka

Nasional
Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Ryamizard dan Janji Prajuritnya di Tengah Dugaan Kerugian Negara Pengadaan Satelit

Nasional
Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Membumikan Makna dan Manfaat Presidensi G20 Indonesia 2022

Nasional
Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Heru Hidayat, Koruptor Asabri Rp 22,7 Triliun yang Lolos dari Hukuman Mati...

Nasional
Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Komite Olimpiade Minta Diskresi Karantina untuk Atlet, Ini Jawaban Pemerintah

Nasional
Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Ibu Kota Negara Pindah, Polri Akan Ada Persiapan Pemindahan Instansi

Nasional
Ibu Kota 'Nusantara' Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Ibu Kota "Nusantara" Dibangun di Penajam Paser Utara, Ini Rincian Batas Wilayahnya

Nasional
Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Jaksa Diperintahkan Banding Vonis Heru Hidayat, Kejagung: Hakim Ingkari Rasa Keadilan

Nasional
Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Covid-19 Mulai Merangkak Lebihi 1.000 Kasus Per Hari, Jokowi Imbau WFH Lagi

Nasional
BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

BMKG: Waspada Potensi Gelombang Tinggi hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan di Indonesia

Nasional
Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Menilik Kans Menantu Luhut, Mayjen Maruli Simanjuntak, dalam Bursa Calon Pangkostrad

Nasional
Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Waspada Cuaca Ekstrem di 27 Provinsi Ini hingga 22 Januari 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.