Anggota Komisi I: Pelibatan Militer Terkait Terorisme Cukup Diatur UU TNI

Kompas.com - 31/05/2017, 20:24 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris dalam diskusi bertajuk Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme, di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoAnggota Komisi I DPR RI Charles Honoris dalam diskusi bertajuk Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme, di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris berpendapat bahwa pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme tidak perlu diatur dalam Rancangan Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme).

Menurut Charles, ketentuan pelibatan kekuatan militer dalam operasi militer selain perang sudah diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

"Pelibatan TNI harus secara terbatas dan cukup diatur dalam UU TNI. Saya rasa presiden paham tupoksi TNI," ujar Charles dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Gerakan Terorisme dan Polemik Revisi UU Anti-Terorisme', di Auditorium Nurkholis Madjid, Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

 

Jika mengacu pada UU TNI, lanjut Charles, pengerahan kekuatan militer dalam penanganan terorisme harus berdasarkan pada keputusan politik presiden.

Pasal 7 ayat (2) dan (3) UU TNI menyebutkan bahwa TNI bisa dilibatkan dalam operasi militer selain perang, misalnya untuk mengatasi terorisme, dengan didasarkan pada kebijakan dan keputusan politik negara.

"Tidak ada yang halangi TNI terlibat asalkan ada keputusan politik negara," kata Charles.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Charles menjelaskan, UU Antiterorisme yang dibuat pasca-reformasi telah memilih menggunakan model penegakan hukum.

(Baca: Akademisi Kritisi Rencana Pemerintah Libatkan TNI dalam RUU Terorisme)

Jika TNI dilibatkan secara penuh dalam pemberantasan terorisme, kata Charles, maka hal itu akan bertentangan dengan amanat reformasi, sebab TNI akan masuk ranah penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian.

"Saya ingin mendudukan institusi pada porsinya masing-masing. Densus (Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri) dan polisi yang memiliki wewenang penegakan hukum," tutur Charles.

Kompas TV Perlukah TNI Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme?
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Heru Hidayat Dituntut Hukuman Mati, MAKI: Semoga Jadi Solusi Pemberantasan Korupsi

Nasional
Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Satgas: PPKM Saat Natal-Tahun Baru Disesuaikan Level Masing-masing Daerah

Nasional
Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Giri Suprapdiono: Setelah Pelantikan Jadi ASN Polri, Akan Jalani Orientasi

Nasional
UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

UPDATE: Sebaran 261 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jawa Barat Tertinggi

Nasional
UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

UPDATE BNPB: Pengungsi akibat Erupsi Semeru Tercatat 3.697 Jiwa

Nasional
Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Oknum TNI Diduga Pukul Polwan di Kalteng, Kapenrem Sebut Murni Kesalahpahaman

Nasional
Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Angin Prayitno Disebut Beli 81 Bidang Lahan Menggunakan Nama Rekannya

Nasional
UPDATE 7 Desember: Ada 6.116  Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 7 Desember: Ada 6.116 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

UPDATE: Bertambah 420, Total Kasus Sembuh dari Covid-19 Kini 4.108.717

Nasional
UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

UPDATE 7 Desember 2021: Bertambah 17, Pasien Covid-19 yang Meninggal Kini 143.893

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.