Waketum PPP Pesimistis Penambahan Kursi Pimpinan MPR Terealisasi

Kompas.com - 31/05/2017, 19:05 WIB
Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi (tengah) dan beberapa politisi PPP saat buka bersama di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIWakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi (tengah) dan beberapa politisi PPP saat buka bersama di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (31/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi pesimistis, penambahan kursi Pimpinan MPR menjadi 11 kursi akan terealisasi.

"Menurut saya kok itu tidak akan terealisasi," kata Wakil Ketua Umum PPP ini saat ditemui di sela-sela buka puasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Arwani mengatakan tak logis jika Pimpinan MPR sampai 11 orang. Dia juga mempertanyakan pemikiran sehingga muncul usulan 11 kursi untuk Pimpinan MPR. 

(Baca: Baleg Akan Undang MPR dan DPD Bahas Tambahan Kursi Pimpinan)

"Apakah karena jumlah fraksi di DPR sekarang 10 plus DPD?" tanya Arwani.

Sementara, kata dia, belum tentu hasil pemilu legislatif 2019, menghasilkan jumlah fraksi yang sama seperti saat ini.

"Kalau kurang dari 10 bagaimana? Kalau lebih dari itu, apakah nanti (kursi MPR) akan ditambah lagi?" imbuh Wakil Ketua Umum PPP itu.

Menurut Arwani, kalau pun harus ada penambahan kursi di MPR, cukup satu atau dua kursi. Sekadar untuk diketahui, Pimpinan MPR kini berjumlah lima orang. 

(Baca: Usul Baru, Jumlah Pimpinan DPR Jadi 7 Orang, DPD 5 Orang, MPR 11 Orang)

Begitu juga dengan penambahan kursi di DPR, yang menurut Arwani cukup ditambah dua kursi.

"Dua MPR, dua DPR itu masih wajar lah. Kalau 11, banyak yang mencibir, kita mau bikin kesebelasan atau apa?" pungkasnya.

Baca tentang


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Bareskrim: Pembuktian Kasus Jadi Tantangan dalam Penanganan Kekerasan Seksual

Nasional
'Nyalakan Harapan', Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

"Nyalakan Harapan", Lagu Persembahan Musisi dan Seniman dalam Melawan Covid-19

Nasional
Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Ulang Tahun ke-17, Empat Pemilih Pemula Dapat Hadiah e-KTP dari Mendagri

Nasional
Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Kejagung Bisa Manfaatkan Data Dukcapil untuk Penegakan Hukum

Nasional
Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Kasus Dugaan Korupsi Terkait Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra Naik Ke Penyidikan

Nasional
Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Dampak Kasus Djoko Tjandra, Dukcapil Masukkan Data DPO ke Database Kependudukan

Nasional
Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Sejak 2017, Kasus Kekerasan Seksual Didominasi KDRT dan Persetubuhan

Nasional
KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

KPK Akan Maksimalkan Penanganan Kasus Korupsi Korporasi

Nasional
Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Muhadjir Soroti Sejumlah Pemda Setop Bansos Lewat APBD

Nasional
Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Pertumbuhan Ekonomi Minus, Jokowi Sebut Sektor Pariwisata dan Penerbangan Paling Terdampak

Nasional
Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Merasa Dihina, Jonatan Bunuh Majikan di Malaysia dan Terancam Hukuman Mati

Nasional
Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Kemendagri-Kejagung Perbaharui Kerja Sama Penindakan Hukum Lewat Database Kependudukan

Nasional
Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Lewat Twitter, Jokowi Sampaikan Duka Cita untuk Korban Ledakan Lebanon

Nasional
Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Tolak RUU Cipta Kerja, Buruh Gelar Demonstrasi di DPR 14 Agustus

Nasional
Bareskrim Tangani 1.804 Kasus KDRT dan 2.834 Persetubuhan pada Januari-Juni

Bareskrim Tangani 1.804 Kasus KDRT dan 2.834 Persetubuhan pada Januari-Juni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X