Waketum PPP Pesimistis Penambahan Kursi Pimpinan MPR Terealisasi

Kompas.com - 31/05/2017, 19:05 WIB
Wakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi (tengah) dan beberapa politisi PPP saat buka bersama di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/ESTU SURYOWATIWakil Ketua Umum PPP Arwani Thomafi (tengah) dan beberapa politisi PPP saat buka bersama di kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (31/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Fraksi PPP di MPR Arwani Thomafi pesimistis, penambahan kursi Pimpinan MPR menjadi 11 kursi akan terealisasi.

"Menurut saya kok itu tidak akan terealisasi," kata Wakil Ketua Umum PPP ini saat ditemui di sela-sela buka puasa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

Arwani mengatakan tak logis jika Pimpinan MPR sampai 11 orang. Dia juga mempertanyakan pemikiran sehingga muncul usulan 11 kursi untuk Pimpinan MPR. 

(Baca: Baleg Akan Undang MPR dan DPD Bahas Tambahan Kursi Pimpinan)

"Apakah karena jumlah fraksi di DPR sekarang 10 plus DPD?" tanya Arwani.

Sementara, kata dia, belum tentu hasil pemilu legislatif 2019, menghasilkan jumlah fraksi yang sama seperti saat ini.

"Kalau kurang dari 10 bagaimana? Kalau lebih dari itu, apakah nanti (kursi MPR) akan ditambah lagi?" imbuh Wakil Ketua Umum PPP itu.

Menurut Arwani, kalau pun harus ada penambahan kursi di MPR, cukup satu atau dua kursi. Sekadar untuk diketahui, Pimpinan MPR kini berjumlah lima orang. 

(Baca: Usul Baru, Jumlah Pimpinan DPR Jadi 7 Orang, DPD 5 Orang, MPR 11 Orang)

Begitu juga dengan penambahan kursi di DPR, yang menurut Arwani cukup ditambah dua kursi.

"Dua MPR, dua DPR itu masih wajar lah. Kalau 11, banyak yang mencibir, kita mau bikin kesebelasan atau apa?" pungkasnya.

Baca tentang


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Pemerintah Tak Lanjutkan Perppu Pilkada, Kemendagri: Revisi PKPU Saja

Nasional
23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

23 September, Kasus Harian Covid-19 Kembali Catatkan Rekor, Klaster Penularan Bertambah

Nasional
Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Rencana Pembukaan Ibadah Umrah oleh Saudi: Tahapan dan Nasib Jemaah Asal Indonesia

Nasional
[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

[POPULER NASIONAL] Rekor Penambahan Kasus Harian Covid-19 | 10 Action Plan Bebaskan Djoko Tjandra

Nasional
BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

BNPB Minta Daerah Persiapkan Antisipasi Bencana Hidrometeorologi

Nasional
66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

66 Prajurit TNI Jadi Tersangka Penyerangan Mapolsek Ciracas, Bintara hingga Tamtama

Nasional
Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Sidang Putusan Pelanggaran Etik Ketua KPK Digelar Hari Ini

Nasional
Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Ketua MPR Minta Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Saat Kampanye

Nasional
Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Situasi Ekonomi dan Politik Genting, Petani hingga Masyarakat Adat Demo DPR dan Istana Besok

Nasional
Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Soal Anggota Ombudsman yang Protes karena Dapat Bantuan Kuota, Ini Penjelasan Kemendikbud

Nasional
Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasdem Usung 267 Kandidat di Pilkada 2020

Nasional
Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Eks Kepala Divisi Investasi Jiwasraya Dituntut Hukuman 18 Tahun Penjara

Nasional
Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Periksa Pejabat Imigrasi, Kejagung Dalami Perjalanan Pinangki Temui Djoko Tjandra

Nasional
KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

KPU: Siapa yang Berisiko Tertular Covid-19 kalau Pilkada Digelar? Kita Semua

Nasional
Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Eks Direktur Utama Jiwasraya Dituntut Hukuman 20 Tahun Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X