Kadispenad: Pengalaman Buktikan TNI-Polri Sinergi Berantas Terorisme

Kompas.com - 31/05/2017, 13:58 WIB
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh KOMPAS.com/FAKHRIKepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Kolonel Arm Alfret Denny Tuejeh
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh menilai, keterlibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak akan memperkeruh hubungan TNI dan Poliri.

Alfret menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak atas wacana dilibatkannya TNI dalam pembarantasan terorisme, yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang masih dibahas di DPR.

"Pengalaman sudah membukikan bahwa kerja sama TNI dan Polri itu bersinergi," ujar Alfret di Media Center TNI AD, Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2017).

(Baca: Jimly Anggap Pelibatan TNI Berantas Terorisme Konstitusional)

Alfret kemudian menyinggung soal penanganan teroris di Poso. Menurut dia, tewasnya Santoso, pimpinan teroris di Poso saat kontak senjata pada Senin (18/7/2016) lalu, merupakan buah kerja sama TNI-Polri.

"Santoso berhasil ditangkap itu kerja sama, bukan TNI saja atau bukan Polisi saja, tapi dua-duanya. Jadi kalau disebut memperkeruh berati tidak belajar (melihat) dari pengalaman (keberhasilan sebelumnya)," kata dia.

Meskipun demikian, Alfret tidak ingin berspekulasi lebih jauh soal keterlibatan TNI sebagaimana polemik yang bergulir.

Menurut dia, TNI siap dengan keputusan apa pun dari pemerintah dan DPR sebagai pembuat undang-undang.

"Kan RUU-nya masih dibahas. Saya enggak bisa bilang mungkin begini atau begitu, Karena RUU pun nanti ditindaklanjuti dengan peraturan di bawahnya, kita tunggu saja dulu," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan keinginannya agar unsur TNI dapat terlibat dalam praktik antiterorisme.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Agenda V20 di Indonesia Akan Dorong Pemulihan Ekonomi Merata di Forum G20

Nasional
Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Resmi, Pilpres-Pileg Digelar 14 Februari 2024, Pilkada Serentak 27 November

Nasional
Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Panglima Andika Paparkan Alasan Pembentukan Koarmada RI dan Koopsudnas

Nasional
Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Panglima Sebut Mayjen Maruli Sangat Pantas Jabat Pangkostrad

Nasional
Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Luhut Sebut Level PPKM DKI Jakarta Berpotensi Berubah ke Level 3

Nasional
ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

ICW Sebut Azis Syamsuddin Mestinya Dituntut Lebih Berat

Nasional
Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Luhut: Lonjakan Kasus Covid-19 Bersumber dari Jabodetabek

Nasional
Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Dugaan Kejahatan Baru Bupati Langkat: Temuan Kerangkeng Manusia dan Perbudakan Modern

Nasional
V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

V20 Dorong Kepala Negara G20 Bantu Pemerataan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Polri: Perubahan Warna Pelat Kendaraan Dimulai 2022, Penggunaan Chip RFID Tahun 2023

Nasional
KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

KPK Pikir-pikir Terkait Vonis Sekda Nonaktif Tanjungbalai

Nasional
Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Sepakati Jadwal Pemilu 2024, Pemerintah-KPU Beda Pendapat soal Masa Kampanye

Nasional
Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Kasus Bupati Nonaktif PPU Abdul Gafur, KPK Jadwal Ulang Pemanggilan Sekjen DPC Demokrat Balikpapan

Nasional
Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Laporkan Dugaan Kerangkeng Manusia Milik Bupati Langkat, Migrant Care: Sangat Keji!

Nasional
Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Polri Cek Dugaan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Nonaktif Langkat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.