Panglima TNI Minta ASN Kemenag Berperan Hapus Sentimen SARA

Kompas.com - 31/05/2017, 12:55 WIB
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada pegawai negeri sipil Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam workshop Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara, di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Rabu (31/5/2017). KOMPAS.com/Kristian ErdiantoPanglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo saat memberikan pengarahan kepada pegawai negeri sipil Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam workshop Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara, di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo meminta seluruh aparatur sipil negara berperan aktif dalam mencegah maraknya hasutan provokasi dan adu domba di tengah masyarakat.

Menurut Gatot tidak bisa dipungkiri saat ini ancaman perpecahan masyarakat mulai terjadi. Oleh sebab itu seluruh elemen pemerintah harus mengantisipasinya sejak dini.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memberikan pengarahan kepada pegawai negeri sipil Inspektorat Jenderal Kementerian Agama dalam workshop 'Peneguhan Pancasila Bagi Aparatur Sipil Negara, di Hotel Novotel Mangga Dua, Jakarta, Rabu (31/5/2017).

(Baca: Cerita Panglima TNI yang Tak Bisa Tidur karena Perintah Presiden)


"Ancaman sudah nyata dan perlu antisipasi sejak dini. Maka tokoh agama harus berperan mencegah hasutan provokasi dan adu domba," ujar Gatot.

Gatot menuturkan, aparatur sipil negara harus bisa mengajak seluruh masyarakat menghapus sentimen negatif atas dasar suku, agama dan ras (SARA).

Pancasila sebagai pandangan hidup, harus menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dia pun mencontohkan peran tokoh-tokoh lintas agama yang bersatu dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

"Ajak seluruh masyarakat menghapus sentimen SARA. Ingatkan kembali bahwa Indonesia adalah bangsa besar dan bisa membangun jika semuanya bersatu NKRI tidak terpecah belah," ujar dia.

(Baca: Puisi "Jaka", Panglima TNI Ingatkan Ancaman Migrasi Penduduk Dunia)

Workshop yang digelar sejak dua hari lalu tersebut dihadiri oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan sejumlah pejabat eselon I Kementerian Agama.

Dalam kesempatan itu pula, seluruh peserta workshop membacakan deklarasi kesetiaan aparatur sipil negara terhadap Pancasila.

Kompas TV Panglima TNI Baca Puisi tentang Kritik Sosial

 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Litbang Kompas: 54,3 Persen Responden Tak Tahu Sensus Penduduk 2020

Nasional
Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Kontras: Penetapan Peristiwa Paniai Sebagai Pelanggaran HAM Berat Sudah Tepat

Nasional
Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Kasus RJ Lino, KPK Panggil Mantan Direktur Operasional Pelindo II

Nasional
Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Sensus Penduduk Online Dimulai, Simak Tata Caranya...

Nasional
Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Survei Litbang Kompas: 51,5 Persen Warga Pilih Didatangi Petugas Sensus Penduduk

Nasional
Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Survei Litbang Kompas: 60,9 Persen Masyarakat Tidak Tahu Sensus Penduduk pada Februari 2020

Nasional
Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Dukcapil: Seluruh Layanan Administrasi Kependudukan Gratis, Laporkan jika Ada Pungli

Nasional
Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Serikat Pekerja: Buat Apa Investor kalau Nasib Rakyat Semakin Sulit?

Nasional
Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Jokowi Diminta Bentuk Komite Kepresidenan Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM

Nasional
Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Tak Punya Program Terpadu Tangani Intoleransi

Nasional
MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

MAKI Gelar Sayembara Mencari Harun Masiku dan Nurhadi Berhadiah iPhone 11

Nasional
Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Jokowi Diminta Jawab Janji Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM dan Intoleransi

Nasional
Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Setara: Tak Ada Harapan atas Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM di Era Jokowi

Nasional
Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Usai Sukses Observasi, Pemerintah Akan Perbaiki Bandara di Natuna

Nasional
Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Gerindra: Prabowo Menjalankan Visi Presiden Jokowi Terkait Pertahanan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X