Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPK Akan Audit Pengadaan Alutsista, Apa Komentar Menhan?

Kompas.com - 31/05/2017, 05:53 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu kurang setuju terhadap rencana Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ingin mengaudit pembelian alat utama sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan.

Menurut dia, Kemenhan sudah mempunyai Inspektorat Jenderal yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian di internal.

"Kan ada Irjen. Dia yang mengaudit dong," ujar Ryamizard, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Selasa (30/5/2017).

Ia menilai, jika memang ada dugaan penyelewengan dalam pembelian alutsista, sebaiknya Itjen Kemenhan yang mengusutnya.

"Itu (alutsista) kan sudah ada harga-harganya. Tinggal dilihat saja kenapa berubah, tanya saja," ujar Ryamizard.

Ketika ditanya, apakah artinya dia tidak setuju dengan audit oleh BPK, Ryamizard menjawab, "Begini ya kalau ada aturan, silakan saja. Tapi kalau aturannya tidak boleh, ya jangan. Melanggar UU itu," kata dia. 

Baca: BPK Akan Audit Pembelian Alutsista di Kemenhan, Termasuk Heli AW 101

"Bukan tidak perlu. Tapi ada tempatnya. Kami kan juga koordinasi terus dengan BPK. Enggak main-main koordinasi kami dengan BPK. Intinya kami kerja sama," lanjut Ryamizard.

Diberitakan, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan, salah satunya pembelian helikopter Agusta Westland 101.

Hal tersebut dibenarkan salah satu Anggota BPK Agung Firman Sampurna.

"Panglima minta audit investigatif (pengadaan sejumlah alutsista, salah satunya Agusta Westland 101)," ujar Agung di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

Permohonan audit investigatif tersebut sebenarnya sudah lama diajukan.

Namun, saat itu BPK masih fokus menyelesaikan pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga. Artinya, audit investigatif bukan prioritas.

Kini, BPK sudah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Oleh sebab itu, BPK akan mulai membentuk tim yang akan melaksanakan proses audit investigatif alutsista tersebut.

"Dalam waktu dekat tim akan kami susun untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ingat ya, tidak hanya Agusta Westland 101, tapi juga seluruh pengadaan alutsista yang berdasarkan 'risk assesment' kami dianggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan," ujar Agung.

Kompas TV Bandung Aerofest digelar dalam rangka bulan Dirgantara 2017 dan dibuka Komandan Lanud Husen Sastranegara mulai 26-30 April.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com