Pelibatan TNI Berantas Terorisme Tanpa Keputusan Politik Presiden Dinilai Berisiko

Kompas.com - 31/05/2017, 03:51 WIB
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator peneliti Imparsial Ardi Manto menilai pasal pelibatan TNI dalam revisi Undang-Undang No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) memiliki risiko minimnya pengawasan upaya pemberantasan terorisme.

Ardi menuturkan, jika ketentuan pelibatan TNI diatur dalam RUU Anti-terorisme, dikhawatirkan pengerahan kekuatan militer untuk operasi militer selain perang tidak lagi membutuhkan keputusan politik dari presiden.

(Baca: Kata Wiranto soal Pelibatan TNI dalam RUU Terorisme)

"Jika pelibatan TNI diatur dalam RUU antiterorisme maka operasi militer terkait pemberantasan terorisme tidak perlu lagi keputusan politik presiden. Justru akan berisiko," ujar Ardi saat ditemui di kantor Imparsial, Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).

Ardi menjelaskan, idealnya pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang membutuhkan mekanisme pengawasan yang ketat dan akuntabel.

Oleh sebab itu dalam mengatasi terorisme, pelibatan TNI harus berdasarkan atas dasar keputusan politik presiden, misalnya melalui penerbitan keputusan presiden (Keppres) atau peraturan presiden (Perpres), sebagaimana diatur dalan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI.

Keputusan politik presiden tersebut, lanjut Ardi, juga mensyaratkan adanya persetujuan dari DPR.

Dengan begitu pengerahan kekuatan militer bisa dipertanggungjawabkan. Menurut Ardi, jika Presiden ingin melibatkan TNI dalam penanganan terorisme, maka pemerintah cukup membuat peraturan pelaksana (PP) dari UU TNI.

Dalam PP tersebut pemerintah bisa mengatur mekanisme pelibatan TNI secara detail, seperti jangka waktu dan batas wilayah operasi perbantuan TNI.

"Memang kelemahannya saat ini tidak ada PP dari UU TNI. Itu perlu dibuat agar mekanisme pelibatan TNI bisa lebih detil, sebab mekanisme pelibatan TNI harus jelas mengenai batas wilayah dan jangka waktunya," jelas Ardi.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Wapres Ingin Produk Lokal Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri: Kalau Bukan Kita, Siapa Lagi?

Nasional
Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

Ada Spanduk Dukungan Maju di Pilpres 2024, Firli Bahuri: Jangan Gangu Saya dengan Isu Capres!

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Satgas: Kasus Covid-19 Terkendali Usai Libur Lebaran

Nasional
Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Buya Syafii Maarif Meninggal Dunia, Muhammadiyah dan Indonesia Berduka

Nasional
PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

PKB Ingin Bentuk Koalisi, PAN: Daripada Repot, Gabung Saja ke KIB

Nasional
Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Mabes Polri Lakukan Koordinasi dengan Interpol Swiss Terkait Hilangnya Anak Ridwan Kamil

Nasional
KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

KPK Panggil 2 Ajudan Bupati Bogor Ade Yasin untuk Dalami Kasus Suap Auditor BPK

Nasional
Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Marak Perkawinan Usia Anak, Berapa Usia Minimal Menikah Menurut UU?

Nasional
MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

MK: Kepala BIN Sulteng Diperbolehkan Jadi Pj Bupati Seram Bagian Barat

Nasional
KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

KBRI Bern Koordinasi dengan Polisi dan SAR Swiss Cari Anak Ridwan

Nasional
Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Terbitkan SE, Kemenkes Minta Pemda hingga RS Tingkatkan Kewaspadaan terhadap Penyakit Cacar Monyet

Nasional
Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Penjelasan Benny K Harman Setelah Dilaporkan ke Polisi karena Diduga Tampar Pegawai Restoran

Nasional
Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Poin-poin Perubahan RKUHP yang Segera Dilanjutkan: Dari Penghinaan Presiden hingga Aborsi

Nasional
Stop Penganiayaan Anak

Stop Penganiayaan Anak

Nasional
RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

RUU KUHP Masih Atur Hukuman Mati, Koalisi Masyarakat Sipil: Seharusnya Tidak Boleh Ada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.