Marak Intimidasi terhadap Pengguna Medsos, Pemerintah Diminta Bersikap

Kompas.com - 31/05/2017, 00:35 WIB
Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara dalam diskusi RUU Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comKomisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah menjawab pertanyaan wartawan usai menjadi pembicara dalam diskusi RUU Terorisme di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/12/2016)
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah menyayangkan munculnya fenomena persekusi di masyarakat yang kian gencar beberapa waktu belakangan. Menurut Roichatul, pemerintah harus mengambil sikap menanggapi masalah ini. Sebab, persekusi telah mengancam kebebasan berekspresi.

"Itu harus dilindungi oleh sebuah negara, Mininimal ada pembatasan (regulasi yang jelas)," ujar Roichatul usai diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).

Menurut Roichatul, pemerintah bisa memeperjelas aturan perihal kebebasan berekspresi dengan mendasarkan pada pertimbangan nilai tertentu. Hal ini demi menjamin setiap warganya.

"Nah, sekarang bagaimana pemerintah mau membatasi itu. Pembatasanya bisa berdasar pada keamanan nasional, ketertiban umum, moral publik, reputasi orang lain," kata dia.

(Baca: Kalla Minta Polisi Cegah Intimidasi terhadap Pengguna Medsos)

Selain itu, Roichatul juga mengimbau masyarakat tidak "main hakim sendiri". Jika merasa ada pelecehan yang dilakukan oleh seseorang terhadap dirinya atau bagian dari kelompoknya maka diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

"Marilah kita masukan dalam koridor aturan yang ada. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri, nanti tidak beraturan," ujarnya.

Sebelumnya, Regional Coordinator Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto juga meminta Polri mengambil sikap.

(Baca: Todung: Tidak Boleh di Negara Demokrasi Ada Intimidasi)

Ia meminta Polri menegakkan hukum dengan adil, bukan berdasarkan tekanan segelintir pihak. Menurut Damar, persekusi menunjukkan adanya ketidakpatuhan hukum. Damar berpendapat, semestinya langkah yang pertama kali dilakukan begitu menemukan postingan penghinaan tokoh tertentu di media sosial, yakni dengan melayangkan somasi dan mediasi.

"Bila mediasi tidak berhasil, barulah melaporkan ke polisi. Kemudian mengawasi jalannya pengadilan agar adil," kata Damar melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2017).

Aksi persekusi, kata Damar, membuat warga negara merasa tidak terlindungi karena absennya asas praduga tak bersalah. Tak hanya itu, orang yang ditarget juga merasa terancam nyawanya karena identitasnya diumbar di media sosial dan muncul seruan untuk beramai-ramai menyerang orang tersebut.

"Bila dibiarkan akan mengancam kebebasan berpendapat secara umum," kata dia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

Jokowi Minta Kartu Pra Kerja Diprioritaskan bagi Korban PHK Akibat Covid-19

Nasional
Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Gerindra Minta Riza Patria Segera Bantu Anies Tangani Covid-19

Nasional
DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

DKI Jakarta Terapkan PSBB, Apa Saja yang Dibatasi?

Nasional
Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Pasien di RSD Covid-19 Wisma Atlet Berkurang 9 Orang

Nasional
PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

PSBB Resmi Berlaku di Jakarta, Anggota Komisi IX DPR MInta 4 Hal Ini Diperhatikan

Nasional
Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Jokowi: 3,7 Juta Keluarga di Jabodetabek Akan Dapat Bansos

Nasional
Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Ketika Wakil Ketua Komisi III DPR Digantikan Loyalis Zulkifli Hasan

Nasional
BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

BNPB: Data Pasien Covid-19 yang Dikirim ke WHO Dilengkapi Usia dan Jenis Kelamin

Nasional
KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

KPK Panggil Seorang Jaksa sebagai Saksi Kasus Nurhadi

Nasional
BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

BNPB Sebut Data Covid-19 Antara Kemenkes dan Pemda Tak Sama Bukan Masalah

Nasional
Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Riza Patria Jadi Wagub DKI Jakarta, PKS: Ini Realitas Politik Nasional

Nasional
Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Atasi Covid-19, Menko PMK Sebut Pemerintah Tak Ingin Lepas Tangan

Nasional
Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Pulang dari Malaysia Lewat Jalur Tikus, 20 TKI Ilegal Diamankan di Sumatera Utara

Nasional
Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Gelombang PHK di Tengah Wabah Corona: 4 Faktor dan 7 Solusi Usulan KSPI

Nasional
Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Penjarakan Penghina Presiden Dianggap Kontradiktif dengan Upaya Pengosongan Penjara di Tengah Wabah Corona

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X