Wakil Ketua Komnas HAM Kritik Rencana Pelibatan TNI Berantas Terorisme

Kompas.com - 30/05/2017, 23:53 WIB
Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah Kompas.com / Dani PrabowoWakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komnas HAM Roichatul Aswidah menilai, usulan pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme tidak tepat.

Hal ini disampaikan Roichatul menanggapi polemik dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme yang masih dibahas di DPR.

Menurut Roichatul, terorisme merupakan tindak pidana. Oleh karena itu, penanggulanganya pun sudah seharusnya menggunakan sistem peradilan pidana.

"Dengan demikian, polisi harus menjadi pengampunya. Pemegang komandonya yakni aparat penegak hukum, yaitu kepolisian," ujar Roichatul usai diskusi di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2017).

(Baca: Alasan Jokowi Libatkan TNI dalam Pemberantasan Terorisme Dipertanyakan)

Menurut dia, lingkup peran TNI adalah pertahanan negara. Sementara kepolisian terkait keamanan negara.

Menurut Roichatul, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme merupakan cara singkat yang melangkahi lingkup tugasnya.

Oleh karena itu, cukup kepolisian yang dilibatkan dalam penanggulangan terorisme.

Jika selama ini polisi memiliki catatan negatif dalam pemberantasan, sedianya hal itulah yang harusnya dibenahi.

Bukan justru melibatkan TNI untuk ambil bagian secara langsung dalam penanggulangan terorisme.

Selain itu, pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme sudah tertuang dalam Pasal 7 Ayat 2 dan 3 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Kalau memang regulasi ini dinilai kurang tepat, Roichatul menyarankan agar dibuat undang-undang perbantuan TNI.

(Baca: Jokowi Minta TNI Dilibatkan dalam Penanggulangan Terorisme)

Dalam UU tersebut lingkupnya akan luas karena melibatkan banyak hal, tidak hanya menyoal terorisme.

"Kita dudukan saja, TNI di posisi sebagai TNI, dan Kepolisian sebagai Polisi yang bertangung jawab terhadap keamanan. TNI terhadap pertahanan," kata Roichatul

"Ketika teorisme sudah mengancam pertahanan, maka TNI bisa dilibatkan dan prosedurnya ada di UU nomor 34/2004," tambah dia.

Kompas TV Perlukah TNI Dilibatkan Dalam Pemberantasan Terorisme?

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Jokowi Dijadwalkan Tinjau Vaksinasi Covid-19 untuk Wartawan Hari Ini

Nasional
Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Bertemu Menlu Myanmar, Menlu Retno Sampaikan Hal Ini...

Nasional
1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

1.306.141 Kasus Covid-19 di Indonesia dan Risiko Penularan dari Pelaku Perjalanan Internasional

Nasional
Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Saat Kemenkes dan Perhimpunan RS Bantah Temuan KPK Soal Adanya Dugaan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan

Nasional
SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

SBY Mengaku Kerap Sulit Mendapat Keadilan

Nasional
SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

SBY: Sepanjang Hidup, Saya Akan Jadi Benteng Pelindung Partai Demokrat

Nasional
Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Akun WhatsApp Jubir Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi Diretas

Nasional
Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Nasional
KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

KPK Geledah Rumah di Pulo Gadung Jaktim Terkait Kasus Bansos Covid-19

Nasional
Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Menlu Retno Bertemu Menlu Thailand, Bahas Persiapan Pertemuan ASEAN Terkait Myanmar

Nasional
Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Komnas HAM Sebut Penyiksaan oleh Polisi Kerap Terjadi Saat Penangkapan dan Pemeriksaan

Nasional
SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Nasional
Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Kabareskrim Sebut Perlu Waktu untuk Ungkap Kasus Penembakan Laskar FPI

Nasional
Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Wakil Ketua DPR: Vaksin Lokal Masih Perlu Kajian Lebih Lanjut

Nasional
Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Satgas Sebut Vaksinasi Covid-19 untuk Kelompok Rentan Mulai April 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X