Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Teten: Isu Artifisial Anti-Islam, Antek China dan Pro-PKI Diarahkan ke Istana

Kompas.com - 30/05/2017, 18:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Teten Masduki mengatakan, ada tiga isu yang menyerang Istana belakangan ini.

"Saya melihat ada tiga isu artifisial yang diarahkan ke Istana. Pertama anti-Islam, antek China dan pro-PKI," ujar Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Teten menegaskan, isu tersebut fitnah belaka. Salah satu buktinya adalah vonis bersalah terhadap orang yang menuding Presiden Joko Widodo adalah antek PKI.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sebelumnya menjatuhkan vonis penjara tiga tahun terhadap terdakwa Bambang Tri Mulyono, pengarang buku "Jokowi Undercover".

Apalagi, baru-baru ini kepolisian juga menetapkan Alfian Tanjung sebagai tersangka dan ditahan.

(baca: Ceramah Tentang PKI, Alfian Tanjung Ditahan Polisi)

Alfian sebelumnya menyebut bahwa Teten adalah kader PKI.

Teten berharap, pihak-pihak yang sengaja menghembuskan isu tersebut berhenti menyebarkan fitnah.

"Mudah-mudahan, dengan proses hukum ini, pihak-pihak yang sudah menciptakan isu-isu artifisial berhenti bekerja seperti itu," ujar Teten.

(baca: Kabareskrim: Alfian Tanjung Harus Buktikan Tuduhannya di Pengadilan)

Jika memang tidak puas terhadap pemerintah, Teten meminta pihak- pihak tersebut mengkritik kinerja dan program pemerintah, bukan malah merekayasa isu berisi fitnah.

"Kalau kritik itu, diarahkan ke kinerja pemerintah. Supaya betul- betul ada perbaikan bagi masyarakat. Kalau isu-isu artifisial begitu yang dilemparkan, mubazir lah," ujar Teten.

"Tidak produktif demokrasi kita dikotori oleh isu-isu yang tidak benar. Lebih baik masyarakat diarahkan ke hal yang lebih produktif, lebih ada gunanya," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com