Wiranto Temui Ketua MPR Bahas Ormas Anti-Pancasila dan Terorisme

Kompas.com - 30/05/2017, 15:37 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kompleks Parlemwn, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua MPR RI Zulkifli Hasan dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto di Kompleks Parlemwn, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menerima kedatangan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto di ruangan kerja Ketua MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/5/2017).

Isu utama yang dibahas dalam pertemuan itu adalah keberadaan organisasi masyarakat (Ormas) anti-Pancasila dan proses Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme.

Keduanya sepakat RUU Terorisme perlu segera rampung.

"Apa yang sedang dibahas oleh DPR bersama Pemerintah yaitu undang-undang mengenai terorisme itu agar bisa segera kita rampungkan undang-undangnya untuk mencegah berkembang dan munculnya lagi gerakan-gerakan teroris itu," kata Zulkifli, Selasa.

(Baca: Pemerintah Terus Dorong Penuntasan RUU Anti-terorisme)

Sementara itu, Wiranto menuturkan, terorisme sudah menjadi musuh bersama yang dalam penanggulangannya, harus melibatkan banyak kompenen.

Dalam kesempatan tersebut, pemerintah juga meminta dukungan MPR dan DPR agar pembahasan RUU Terorisme segera diselesaikan.

Selain itu, Pemerintah dan MPR juga sepakat soal poin pelibatan TNI dalam pemberantasan terorisme. Hal itu juga sudah ditekankan oleh Presiden Joko Widodo.

"Mudah-mudahan dengan adanya kesamaan pandangan antara eksekutif dan legislatif MPR dan Pemerintah maka kita lebih mudah mengajak masyarakat bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah yang sangat strategis ini," kata Politisi Partai Hanura itu.

(Baca: Pimpinan Pansus: RUU Terorisme Akan Tunjukan Bahwa Negara Hadir)

Adapun terkait isu ormas anti-Pancasila, Pemerintah dan DPR sepakat bahwa tak boleh ada kelompok yang menganut ideologi bertentangan dengan ideologi Pancasila. Keduanya juga membicarakan bagaimana menyelesaikan masalah tersebut.

"Ke depan nanti agar kita menjadi suatu kesatuan utuh antara Pemerintah dan masyarakat yang diwakili organisasi kemasyarakatan bersama-sama untuk menjaga ini," tutur Wiranto.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Sidang Kasus Kerumunan dan Tes Usap Rizieq Shihab Akan Digelar di PN Jakarta Timur

Nasional
Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Kritik Perpres soal Investasi Miras, Sekum Muhammadiyah: Pemerintah Mestinya Bina Moral Masyarakat

Nasional
Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Amien Rais Minta Jokowi Batalkan Perpres soal Investasi Miras

Nasional
Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Irjen Napoleon Sebut Tak Ada Fakta yang Buktikan Keterlibatannya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

IDI Sarankan Cakupan Penerima Insentif Terkait Penanganan Covid-19 Diperluas

Nasional
KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

KPU Siapkan Data Pemilih Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Lembaga Eijkman: Pendonor Plasma Konvalesen Tak Akan Alami Efek Samping

Nasional
Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Dirut PT PAL Budiman Saleh Segera Diadili Terkait Korupsi di PT DI

Nasional
Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Soal Pandemi Covid-19 Dapat Jadi Endemik, IDI: Masih Hipotesis

Nasional
Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Doni Monardo Ajak Penyintas Covid-19 Jadi Donor Plasma Konvalesen

Nasional
Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Besok, KPU dan Kemenkes Teken MoU Akses Data Pemilih untuk Vaksinasi Covid-19

Nasional
Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Pihak Kepolisian Tak Hadir, Sidang Praperadilan Rizieq Shihab Kembali Ditunda

Nasional
Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Vaksinasi Covid-19 di Lingkungan DPR Berjalan Tertib dan Sesuai Prokes

Nasional
IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

IDI: Vaksinasi Cara Paling Etis Capai Herd Immunity

Nasional
Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Demokrat Anggap Jhoni Allen Memanipulasi Sejarah Pendirian Partai

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X