Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 30/05/2017, 13:32 WIB
Bayu Galih

Penulis

JEJU, KOMPAS.com - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan bahwa dalam pertemuan dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in, dia diminta untuk menjadi utusan Korea Selatan untuk melakukan reunifikasi dengan Korea Utara.

Presiden Moon bahkan meminta Megawati untuk ke Korea Utara sebagai upaya untuk memulai reunifikasi dua negara di semenanjung Korea tersebut.

"Beliau minta saya jadi utusan untuk pergi ke Korea Utara," kata Megawati saat berada di Pulau Jeju, Korea Selatan, Selasa (30/5/2017).

(Baca: Moon Jae-in Harap Indonesia Bisa Pererat Hubungan Korsel-ASEAN)

Keberadaan Megawati di Jeju untuk menjadi pembicara di Jeju Forum for Peace and Prosperity pada 1 Juni 2017.

Adapun pertemun dengan Presiden Moon berlangsung di Istana Kepresidenan Korea Selatan Blue House di Seoul, pada Senin (29/5/2017).

Selama ini Jeju dikenal sebagai pulau yang digunakan untuk menyampaikan pesan perdamaian. Jeju Forum for Peace and Prosperity pun digelar untuk tujuan tersebut.

Salah seorang wartawan Korea Selatan bahkan mengatakan kepada Megawati bahwa rakyat Jeju masih sering mengirim jeruk yang merupakan hasil budidaya khas pulau tersebut, untuk rakyat di Korea Utara.

(Baca: Korsel Minta Megawati Bantu Wujudkan Upaya Reunifikasi Korea)

Menurut Megawati, hal yang dilakukan rakyat Jeju merupakan indikasi positif untuk dilakukannya reunifikasi.

"Upaya Jeju selain memberi jeruk juga memperlihatkan bahwa rakyat dua belah pihak sangat ingin reunifikasi terjadi," ucap Megawati.

Kompas TV Kim Jong Un Klaim Sukses Uji Misil Nuklir di Korea Utara
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Terkini Lainnya

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Mendagri Minta Harga Tiket Transportasi Lebaran Tak Dinaikkan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Mendagri Minta Pemda Salurkan THR dan Gaji Ke-13 Tepat Waktu

Nasional
Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 Maret 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus 'Clean and Clear'

AHY Siap Sediakan Lahan untuk 14 PSN Baru, Statusnya Harus "Clean and Clear"

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Prabowo-Gibran Menang di Papua Barat Daya, Provinsi Terbaru Hasil Pemekaran

Nasional
Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Baleg dan Pemerintah Sepakat RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna, Hanya Fraksi PKS Menolak

Nasional
Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut 'Berkelanjutan' oleh Politikus Gerindra

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com