Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Silat Lidah" Andi Narogong dan Irman dalam Persidangan E-KTP

Kompas.com - 30/05/2017, 09:37 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

Ia juga membantah adanya pertemuan di Hotel Grand Melia dengan Setya Novanto yang saat itu menjabat Ketua Fraksi Golkar di DPR.

"Tidak pernah ada pertemuan," kata Andi.

Baca: Andi Narogong Diberi Tahu Ada Orang Dekat Gamawan Fauzi dalam Proyek E-KTP

Hal tersebut kembali dibantah oleh Irman.

Menurut Irman, justru Andi merupakan sponsor pertemuan di Grand Melia dengan Setya Novanto.

Andi yang aktif memberikan undangan agar yang lain menghadiri pertemuan itu.  

Sebelum terjadi pertemuan, menurut Irman, Andi mengatakan bahwa kunci penentu anggaran proyek e-KTP bukan Komisi II DPR, melainkan  Setya Novanto.

Bahkan, menurut Irman, Andi berjanji untuk mempertemukan dia dengan Setya Novanto.

Dalam persidangan, Andi mengatakan bahwa ia pernah dimarahi, bahkan sampai dilempar piring oleh Irman.

Menurut Andi, ia dimarahi karena membocorkan rencana pengaturan pemenang lelang yang ingin ditentukan sendiri oleh Irman.

Saat itu, kata Andi, Irman ingin memenangkan PT Mega Global dalam proses lelang proyek e-KTP.

"Fitnah yang lebih besar lagi bahwa saya dikatakan sampai melempar piring, karena ingin menangkan PT Mega Global. Ya Allah, saya tidak pernah sentuh PT Mega Global," kata Irman.

Baca: Andi Narogong: Saya Diomelin, Dimaki-maki, Dilempar Piring oleh Irman

Menurut Irman, dalam proses lelang, dia justru berusaha memenangkan Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), Konsorsium Murakabi dan Konsorsium Astragraphia.

Ketiga konsorsium itu sengaja dibentuk oleh Andi untuk menentukan pemenang dan pendamping lelang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com