"Silat Lidah" Andi Narogong dan Irman dalam Persidangan E-KTP

Kompas.com - 30/05/2017, 09:37 WIB
Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5/2017). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang ke-17 kasus dugaan korupsi dalam pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik ( e-KTP) kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (29/5/2017).

Pengunjung sidang yang sebelumnya sempat berkurang, kali ini bertambah ramai karena salah satu saksi yang dihadirkan adalah Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dia disebut-sebut sebagai pelaku utama dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu.

Selama persidangan, Andi tampak leluasa menjawab setiap pertanyaan yang dilontarkan majelis hakim maupun jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun, hampir semua keterangan Andi terpatahkan saat majelis hakim memberikan kesempatan bagi para terdakwa untuk memberikan tanggapan atas keterangan para saksi.

Terdakwa Irman tak sepakat dengan keterangan yang disampaikan Andi.

Bahkan, mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri tersebut sampai-sampai merasa difitnah.

"Mohon maaf majelis, ada banyak sekali keberatan saya. Banyak keterangan saksi yang tidak sesuai fakta," ujar Irman, kepada majelis hakim.

Baca: Disebut Sampai Melempar Piring, Terdakwa Kasus E-KTP Merasa Difitnah

Andi mengatakan bahwa Irman pernah memperkenalkan dia dengan Paulus Tanos, salah satu pengusaha yang akan ikut proyek pengadaan e-KTP.

Menurut Andi, Irman memberitahu bahwa Paulus adalah orang dekat Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

"Demi Allah, saya kan lagi puasa, saya tidak pernah keluarkan kata-kata itu," kata Irman.

Ketua Majelis Hakim Jhon Halasan Butarbutar kemudian kembali bertanya kepada Andi terkait keterangannya yang dibantah oleh Irman.

Namun, Andi menyatakan tetap pada keterangannya.

Mengenai hal lain, Andi mengatakan bahwa ia tidak pernah berhubungan dengan DPR RI dalam proyek e-KTP.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Pemerintah Alokasikan Rp 60 Miliar untuk Santunan Tenaga Kesehatan, 34 Persen Telah Digunakan

Nasional
117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X