Kompas.com - 30/05/2017, 05:47 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Paspor milik pihak yang diindikasikan terkait tindak pidana terorisme bisa dicabut.

Ketentuan tersebut dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tindak Pidana Terorisme.

"Misal, saya ikut ISIS ke Timur Tengah, pulang, saya dipidanakan. Itu akan ada. Terus saya ikut latihan militer, saya enggak ikut terorismenya, saya pulang, saya juga bisa dipidanakan," kata Anggota Pansus RUU Anti-terorisme, Arsul Sani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/5/2017).

"Ini akan diberlakukan, termasuk pencabutan paspor," kata dia.

Menurut Arsul, ketentuan soal pencabutan paspor sudah hampir final.

Poin yang masih menjadi perdebatan adalah soal pencabutan kewarganegaraan.

Akan tetapi, Arsul menilai, kecil kemungkinan RUU Anti-terorisme akan mengatur soal pencabutan kewarganegaraan bagi warga negara yang diindikasikan terlibat terorisme.

Baca: Pimpinan Pansus: RUU Terorisme Akan Tunjukkan Bahwa Negara Hadir

Sebab, Indonesia memiliki prinsip hukum bahwa warga negara tidak boleh stateless.

"Ini masih harus disinkronkan," ujar Politisi PPP Itu.

Sementara itu, Wakil Ketua Pansus RUU Terorisme, Supiadin Aries Saputra mengatakan, pencabutan kewarganegaraan bergantung pada kasusnya.

Pembahasan terkait poin tersebut belum disepakati.

"Tergantung kasusnya. Kalau misalnya dia terindikasi melakukan kegiatan teroris di luar negeri dan dia memang punya rencana untuk tidak kembali ke Indonesia, maka dia harus dicabut kewarganegaraannya," kata Supiadin.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan, pencabutan kewarganegaraan terduga teroris tak memungkinkan.

"Kan sudah prinsip di undang-undang kewarganegaraan kita enggak boleh ada stateless," kata Yasonna.

Namun, terkait pencabutan paspor, bisa dilakukan jika pihak tersebut berada di luar negeri.

Hal ini sudah pernah dilakukan untuk pelaku kejahatan lainnya, misalnya Muhammad Nazarudin dan La Nyalla Mattalitti.

Baca: Alasan Kapolri Setuju TNI Terlibat Pemberantasan Terorisme

"Supaya ada rasa aman penegak hukum bisa melakukan tugasnya, terlindungi oleh hukum dalam melakukan tugas," ujar Yasonna.

Dorongan agar RUU Anti-terorisme segera diselesaikan semakin besar, menyusul peristiwa bom bunuh diri di Kampung Melayu, Rabu (24/5/2017) lalu.

Kompas TV Kapolri: Perlu Sinergi Dengan Tni Untuk Cegah Terorisme
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Jokowi: Menteri dan Kepala Daerah Tak Bisa Lagi Kerja Sekadar Rutinitas

Nasional
Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Jokowi: APBD di Bank Masih Rp 193 Triliun, Belanja Daerah Baru 39,3 persen

Nasional
KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

KPK Panggil Wakil Bupati dan Sejumlah Pejabat Pemkab Pemalang

Nasional
Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Kejagung: Surya Darmadi Drop Saat Diperiksa Penyidik, Dibawa ke RS Adhyaksa

Nasional
Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko TNI, Mungkinkah Dipidana?

Nasional
Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Jokowi Tegaskan Tak Mau Lagi Komentari Kasus Brigadir J

Nasional
Soal Prabowo Joget Lagu 'Ojo Dibandingke' di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Soal Prabowo Joget Lagu "Ojo Dibandingke" di Istana, Gerindra: Itu Spontanitas

Nasional
Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Ashabul Kahfi Resmi Dilantik Jadi Ketua Komisi VIII DPR Gantikan Yandri Susanto

Nasional
Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Mahfud Sebut Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J Harus Bertambah

Nasional
PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

PPATK Bekukan Sejumlah Rekening Terkait Dugaan Uang Brigadir J Dikuras

Nasional
Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Alasan Brigjen NA Tembak Kucing di Sesko TNI: Jaga Kenyamanan dan Kebersihan

Nasional
Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Kapuspen TNI: Brigjen NA Tembaki Kucing di Sesko Pakai Senapan Angin

Nasional
Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Peringatan Hari Konstitusi, Bamsoet: Pelajaran Baik di Masa Lalu Harus Dipertahankan, yang Buruk Ditinggalkan

Nasional
Gerindra Lebih Suka jika Koalisi Berisi Lebih Banyak Parpol

Gerindra Lebih Suka jika Koalisi Berisi Lebih Banyak Parpol

Nasional
Suara Tidak Sah Masih Tinggi, KPU Akan Kerja Sama Parpol dan Peserta Pemilu Edukasi Pemilih

Suara Tidak Sah Masih Tinggi, KPU Akan Kerja Sama Parpol dan Peserta Pemilu Edukasi Pemilih

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.