KPU RI: Hasil Pemilu Bergantung pada Rekrutmen Penyelenggara Pemilu

Kompas.com - 29/05/2017, 22:07 WIB
Komisioner KPU RI Arief Budiman saat mengecek kesiapan Pilkada di Kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (11/11/2016) Kontributor Malang, Andi HartikKomisioner KPU RI Arief Budiman saat mengecek kesiapan Pilkada di Kantor KPU Kota Batu, Jawa Timur, Jumat (11/11/2016)
Penulis Moh. Nadlir
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak beresnya suatu penyelenggaraan Pemilu seharusnya ditanggung oleh semua pihak, termasuk Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Namun nyatanya, beban besar tersebut, justru seakan dilimpahkan ke pundak KPU.

"Paling besar KPU. Makanya kita cari (penyelenggara pemilu) yang profesional, netral, punya integritas dan sehat. Bahkan kata Ikatan Dokter Indonesia (IDI) harus sempurna," kata Ketua KPU RI, Arief Budiman di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (29/5/2017).

Untuk itu Arief mengatakan, penting sejak awal, merekrut penyelenggara pemilu baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota yang profesional, netral dan punya integritas.

"Jika sejak awal (anggota KPU) tidak bagus, maka hasilnya (Pemilu) tidak akan bagus," kata Arief.

(Baca: KPU dan Bawaslu Wajib Rekrut Penyelenggara Pemilu yang Netral)

Arief memberikan contoh, ketika perekrutan penyelenggara pemilu di daerah. Kata dia, perlu ada strategi khusus yang harus diterapkan oleh KPU RI.

"Di daerah tertentu kami kolaborasi dengan orang setempat dan orang dari KPU RI. Jadi yang dipilih oleh tim seleksi tidak hanya orang yang tahu akan daerahnya saja, tapi juga profesional," ujar dia.

Arief juga mengungkapkan, penyelenggara di tingkat kabupaten/kota harus diberikan perhatian lebih. Sebab, selama ini kewenangan untuk memilih penyelenggara pemilu tersebut menjadi kewenangan provinsi.

"Katanya aturannya akan direvisi, seleksi KPU kabupaten/kota dilakukan oleh KPU RI. Itu akan jauh lebih mudah untuk dikontrol. Tapi sisi lain akan menyita energi sampai kabupaten/kota," kata Arief.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Soal Permenkes 10/2021, YLBHI Nilai Pelibatan Pihak Ketiga Rawan Muncul Korupsi

Nasional
UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 27 Februari: 55.495 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 27 Februari: Ada 78.746 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

UPDATE 27 Februari: Tambah 7.382, Pasien Sembuh dari Covid-19 Capai 1.136.054

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

UPDATE 27 Februari: 1.616.165 Tenaga Kesehatan Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: 35.981 Orang Meninggal akibat Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Februari: Ada 157.039 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

UPDATE 27 Februari: 1.329.074 Kasus Covid-19 di Indonesia, Tambah 6.208

Nasional
Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Imbau Perusahaan Perhatikan Kesehatan Karyawan Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Kemenkes Beri 6 Tips Sebelum Disuntik Vaksin Covid-19

Nasional
Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Ketua PDI-P Sulsel: Nurdin Abdullah Tak Tahu-menahu atas OTT yang Menimpanya

Nasional
Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Gubernur Sulsel Ditangkap KPK, Busyro Muqoddas: Bukti Radikalisme Korupsi

Nasional
Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Bantah Info Puluhan Wartawan Terkapar, Kemenkes: 5 Orang Diobservasi karena Keluhan Pasca-vaksinasi Covid-19

Nasional
Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Sebelum Dipecat Demokrat, Jhoni Allen Disebut Bertemu SBY

Nasional
Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Selain Nurdin Abdullah, KPK Tangkap Pejabat Pemprov Sulsel dan Pihak Swasta dalam OTT

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X