Kompas.com - 29/05/2017, 14:10 WIB
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Firman Agung Sampurna mengkritik pihak yang menggeneralisir perkara suap oleh oknum Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) kepada oknum di BPK demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Sebab, menurut dia, ada pihak yang mulai berpendapat bahwa raihan opini WTP oleh pemerintah pusat beserta kementerian dan lembaga di Indonesia adalah hasil dari praktik kongkalikong.

Menurut Firman, pendapat tersebut sama saja mendelegitimasi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

"Kami sangat menyesalkan kalau ada orang yang mendegradasi opini (WTP). Itu sama dengan mendelegitimasi Presiden dan upaya-upayanya menjadikan negara ini lebih akuntabel," ujar Firman di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

"Jadi, kalau kami menyampaikan opini LKPP pada saat ini, WTP itu karena memang betul WTP. Opini itu sudah firm," lanjut dia.

(Baca: Ini Daftar Kekayaan Auditor BPK yang Ditangkap KPK)

Firman menegaskan, pemerintahan Jokowi-JK telah menunjukkan upaya signifikan memperbaiki laporan keuangan supaya lebih akuntabel. Hal itu terbukti, dengan aksi perbaikan laporan keuangan, pemerintah pusat meraih opini WTP dari BPK setelah 12 tahun tidak mendapatkannya.

"Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun suspend dan beberapa masalah signifikan berhasil diatasi, kami mengapresiasi itu," ujar Firman.

Sementara, soal dugaan suap oknum Kemendes PDTT kepada oknum BPK, Firman menegaskan suatu audit laporan keuangan tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Ada sistem yang sudah dijalankan BPK untuk mengaudit suatu lembaga.

Maka dari itu, dia menola jika kasus suap kepada oknum BPK menjadi praktek yang lazim di lembaganya.

(Baca: Jadi Tersangka OTT KPK, Pejabat dan Auditor BPK Dibebastugaskan)

"Bahwasanya kemudian ada dugaan perilaku (oknum BPK), kami serahkan seluruhnya pada proses hukum. Silakan KPK bekerja. Kami punya kepercayaan mereka bekerja profesional seperti juga kami bekerja mengaudit dengan profesional," ujar Firman.

Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menangkap tangan sebuah aksi suap yang melibatkan oknum Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) dengan BPK. KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Keempatnya, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Kompas TV KPK Geledah Ruangan Irjen Kemendesa
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Jubir Menteri ATR/BPN Tak Yakin Bisa Berantas Mafia Tanah di Sisa Jabatan Presiden Jokowi

Nasional
KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

KPK Belum Dapat Informasi Pasti Terkait Kondisi Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Jokowi Jalan Kaki Sapa Masyarakat dan Bagikan Kaus di Baubau

Nasional
KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

KY Buka Kemungkinan Periksa Ketua MA dan Hakim Agung Lain Terkait Suap Sudrajad Dimyati

Nasional
UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

UPDATE 26 September: Capaian Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 72,91 Persen, Ketiga 26,96 Persen

Nasional
RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

RUU Kesehatan Omnibus Law di Prolegnas 2023, IDI Minta Klarifikasi DPR karena Tak Dilibatkan

Nasional
Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Jenderal Dudung Sebut Kehadiran Tank Harimau Dibutuhkan TNI AD

Nasional
Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Soal Kondisi Covid-19 di Indonesia, Menkes: Alhamdulillah Sudah Mendingan

Nasional
Diabetes Hantui Masyarakat Indonesia, Menkes Minta Kurangi Minuman dan Makanan Berkadar Gula Tinggi

Diabetes Hantui Masyarakat Indonesia, Menkes Minta Kurangi Minuman dan Makanan Berkadar Gula Tinggi

Nasional
KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

KPK akan Koordinasi dengan IDI untuk Cek Kesehatan Lukas Enembe

Nasional
Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Berbagai Dalih Lukas Enembe Mangkir Lagi dari Panggilan KPK: Jantung Bocor hingga Kaki Bengkak

Nasional
UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873

UPDATE 26 September: Bertambah 1.344, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.423.873

Nasional
Anggota Komisi I Ungkap BIN Bungkam Saat Ditanya soal Kebocoran Data Internal

Anggota Komisi I Ungkap BIN Bungkam Saat Ditanya soal Kebocoran Data Internal

Nasional
Jenderal Dudung Sepakat Rapat Anggaran Pertahanan Digelar Tertutup, Ini Alasannya

Jenderal Dudung Sepakat Rapat Anggaran Pertahanan Digelar Tertutup, Ini Alasannya

Nasional
Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.