Kompas.com - 29/05/2017, 13:58 WIB
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017). MOH NADLIR/KOMPAS.comMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo Memberikan Keterangan Pers Usai Putusan Sidang Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Kemendagri, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mempersilakan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih DKI Jakarta, Anies Baswedan-Sandiaga Uno mengajukan program kerjanya agar masuk dalam APBD Perubahan DKI Jakarta tahun 2017.

Tjahjo juga mengingatkan agar tidak ada pihak-pihak yang menghambat hal tersebut.

"Tadi saya sampaikan, silakan (masuk ke APBD-P 2017). Tidak boleh DPRD, Pak Djarot, Sekda dan SKPD menghambat," ujar Tjahjo, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (29/5/2017).

Menurut Tjahjo, program pemerintah DKI Jakarta yang akan dipimpin Anies-Sandi harus berjalan.

Oleh karena itu, sedianya program Anies juga dimasukkan dalam APBD-P 2017 sebagai langkah percepatan program.

"Jangan sampai janji kampanye gubernur terpilih itu tidak masuk ke dalam perencanaan program di tahun anggaran 2017. Jadi harus ada perubahan APBD-P," kata Tjahjo.

Lebih jauh, lanjut Tjahjo, seluruh program Anies-Sandi nantinya juga harus terhubung dan selaras dengan program pemerintah pusat.

"Bagi kami program Pak Jokowi (Joko Widodo) harus jalan, program Pak Anies juga harus jalan," kata Tjahjo.

Tjahjo menambahkan, Kemendagri juga akan melakukan pengawasan terhadap program yang berjalan.

"Kami, Depdagri memastikan jangan sampai program strategis Pak Jokowi, yang ada di Jakarta terhambat gara-gara belum ada sinkronisasi dan akselerasi program. Seperti MRT, LRT, kemudian semua hal sudah harus disiapkan," kata dia.

Sekretaris tim pemenangan Anies-Sandi, Syarif, sebelumnya mengatakan, tim transisi yang dibentuk akan mengupayakan empat program unggulan Anies-Sandi masuk ke APBD-P 2017 dan KUA-PPAS 2018.

Keempat program tersebut yakni rumah dengan down payment (DP) nol rupiah, KJP plus, KJS plus, dan OK-OCE (One Kecamatan, One Center for Entrepreneurship).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Penyidik PNS Kementerian LHK Periksa Terbit Rencana Perangin Angin di KPK

Nasional
DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

DPR Gelar Rapat Paripurna, 76 Anggota Hadir Fisik dan Virtual 252 Orang

Nasional
Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Boyamin Saiman Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Dubes RI di Singapura: UAS Tidak Dideportasi, tapi Tak Diizinkan Masuk karena Tak Penuhi Kriteria

Nasional
Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Tanggapi Survei Tingkat Kepuasan Kinerja Jokowi, Begini Kata KSP

Nasional
PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

PPP Sebut Isu Koalisi Indonesia Bersatu Arahan Istana sebagai Imajinasi

Nasional
Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Menteri PPPA: Umat Buddha Punya Peran Besar Ciptakan Lingkungan Aman bagi Perempuan dan Anak

Nasional
Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Kejagung Imbau Terdakwa Tidak Pakai Atribut Keagamaan di Ruang Sidang

Nasional
Mencermati Perpres Natuna Utara

Mencermati Perpres Natuna Utara

Nasional
Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Berkaca Pandemi Covid-19 dan Hepatitis Misterius, Pemerintah Didesak Ciptakan Kemandirian di Bidang Vaksin

Nasional
Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Hari Ini, KPK Panggil Boyamin Saiman Terkait Kasus Pencucian Uang Budhi Sarwono

Nasional
PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

PDSI Usul UU Pendidikan Kedokteran Direvisi, IDI: Selama Dilakukan Bukan untuk Kepentingan Pribadi, Kami Dukung

Nasional
Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Kasdam Pattimura Meninggal Dunia, KSAD: TNI AD Kehilangan Salah Satu Perwira Terbaik

Nasional
Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Oditur Militer Akan Sampaikan Bantahan atas Pleidoi Kolonel Priyanto Siang Ini

Nasional
Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Pengertian Partai Pengusung dan Pendukung

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.