BPK akan Audit Pembelian Alutsista di Kemenhan, Termasuk Heli AW 101

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan, salah satunya pembelian helikopter Agusta Westland 101.

Hal tersebut dibenarkan salah seorang Anggota BPK Agung Firman Sampurna.

"Panglima minta audit investigatif (pengadaan sejumlah alutsista, salah satunya Agusta Westland 101)," ujar Agung di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).

(Baca: Panglima TNI Pastikan Usut Pejabat Militer yang Terkait Korupsi Pengadaan Heli)

Permohonan audit investigatif tersebut sebenarnya sudah lama diajukan. Namun, saat itu BPK masih fokus menyelesaikan pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga.

Saat itu, audit investigatif bukan prioritas. Namun kini, BPK sudah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga.

Oleh sebab itu, BPK akan memulai proses audit dengan membentuk tim.

"Dalam waktu dekat tim akan kami susun untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ingat ya, tidak hanya Agusta Westland 101, tapi juga seluruh pengadaan alutsista yang berdasarkan 'risk assesment' kami dianggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan," ujar Agung.

(Baca: Kasus Heli AW101, KPK Tunggu Penyelidikan untuk Tetapkan Tersangka)

"Teman-teman tahu semua ya, sampai saat ini, Kemenhan, opininya itu masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP),' lanjut dia.

Setelah tim tersebut dibentuk, tim itu pula kemudian akan mempersiapkan rencana audit pengadaan alutsista.

Agung memperkirakan, tim baru akan mulai melakukan audit setelah Hari Raya Idul Fitri mendatang.