Kompas.com - 29/05/2017, 12:06 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan laporan hasil pemeriksaan kementerian (LHPK) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Senin (29/5/2017).

Usai menyerahkan LHPK, Tjahjo menyampaikan rasa syukurnya karena tahun ini Kemendagri kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Dengan demikian, selama tiga tahun berturut-turut opini WTP telah dipertahankan Kemendagri.

"Kami mensyukuri karena ini tanggung jawab kami yang akan dipertahankan kepada pemerintahan," ujar Tjahjo di Kantor BPK, Jakarta.

(baca: Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK)

Tjahjo mengungkapkan, untuk meraih opini WTP tidaklah mudah karena Kemendagri harus bekerja keras dengan melakukan penataan sistem kerja, serta penguatan sistem pengawasan.

Bahkan, untuk menjaga performa, selama tiga tahun terakhir Kemendagri harus memberhentikan 97 stafnya yang tak menjalankan tugas sesuai prosedur.

"Terpaksa diberhentikan dengan tidak hormat, terpaksa kami pecat," kata Tjahjo.

 

(baca: Pemerintah Dukung KPK Ungkap Kongkalikong BPK dengan Kemendes PDTT)

Selain itu, lanjut Tjahjo, selama tiga tahun terakhir juga pihaknya mengundang BPK untuk memberikan pengarahan mengenai pengelolaan keuangan yang baik dan benar.

"Selama 3 tahun, kami undang ketua BPK, yang kemarin ketua, anggota lima sampai delapan kali secara profesional serius dan bertanggungjawab dan mempersiapkan dengan baik. Sehingga selama 3 tahun Ini mendapatkan WTP," ujarnya.

Sebelumnya, Pesiden Joko Widodo berharap seluruh kementerian dan lembaga mendapatkan opini WTP.

(baca: Jusuf Kalla: Kasus BPK Serahkan pada Proses Hukum)

Untuk laporan tahun 2016, masih ada beberapa kementerian dan lembaga yang belum meraih opini WTP atau mendapatkan status disclaimer dan wajar dengan pengecualian dari BPK.

Kementerian dan Lembaga yang mendapat status disclaimer atau tidak bisa diberi pendapat oleh BPK, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, Badan Keamanan Laut dan Badan Ekonomi Kreatif.

Sementara Kementerian/Lembaga yang mendapat wajar dengan pengecualian, yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Lalu, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Komisi Pemilihan Umum, Badan Informasi Geospasial, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan Lembaga Penyiaran Republik Indonesia.

Namun, KPK baru mengungkap adanya dugaan praktik korupsi dalam pemberitan WTP oleh BPK terkait laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Dalam kasus itu, KPK menetapkan empat orang sebagai tersangka. Keempatnya, yakni Inspektur Jenderal Kemendes Sugito, pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo, pejabat Eselon I Badan Pemeriksa Keuangan Rachmadi Saptogiri, dan Auditor BPK Ali Sadli.

Dua pejabat Kemendes PDTT tersebut diduga memberikan suap terhadap pejabat dan auditor BPK terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap laporan keuangan Kemendes PDTT tahun anggaran 2016.

Kompas TV Fitra: Ini Momentum Reformasi Total di BPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Puan Bakal Temui Airlangga Hartarto Pekan Depan

PDI-P Sebut Puan Bakal Temui Airlangga Hartarto Pekan Depan

Nasional
Profil Rasamala Aritonang, Eks Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Kini Jadi Pengacara Ferdy Sambo

Profil Rasamala Aritonang, Eks Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Kini Jadi Pengacara Ferdy Sambo

Nasional
TNI AU Selidiki Asal-usul Granat Asap dan Amunisi yang Ditemukan di Bekasi

TNI AU Selidiki Asal-usul Granat Asap dan Amunisi yang Ditemukan di Bekasi

Nasional
Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Jokowi Kembali Janji Akan Tambah Bansos jika Ada Kelebihan APBN

Nasional
Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Tips dari Pengamat Politik untuk Puan Maharani jika Mau Punya Elektabilitas Tinggi

Nasional
Alasan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Mau Gabung Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Alasan Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Mau Gabung Tim Kuasa Hukum Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi

Nasional
Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Hindari Makanan-Minuman Manis Berlebih, Kemenkes Ingatkan Risiko Obesitas dan Diabetes

Nasional
Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Ayah Ungkap Ipda Arsyad Daiva Kecewa Disanksi Demosi 3 Tahun: Dia Manusia Biasa, Saya Harus Besarkan Hatinya...

Nasional
Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Kejagung Periksa 3 Karyawan Waskita Karya soal Dugaan Korupsi Terkait Waskita Beton Precast

Nasional
Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Jokowi Sebut Penyaluran BLT BBM Capai 96,6 Persen

Nasional
KPK Dalami Penggunaan 'Private Jet' Lukas Enembe dan Keluarga

KPK Dalami Penggunaan "Private Jet" Lukas Enembe dan Keluarga

Nasional
Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Terima Suap, Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto Divonis 6 Tahun Penjara

Nasional
Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Profil Febri Diansyah, Eks Jubir KPK yang Kini Jadi Pengacara Putri Candrawathi di Kasus Ferdy Sambo

Nasional
Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Jokowi Blusukan ke Pasar, Pedagang Minta Harga Bahan Pokok Jangan Dinaikkan

Nasional
Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Bareskrim Usut Kasus Penipuan Robot Trading Mark AI, Kerugian Korban Diduga Rp 25 Miliar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.