PBNU Imbau Seluruh Ormas untuk Tak Main Hakim Sendiri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Helmy Faishal Zaini meminta organisasi kemasyarakatan tidak melakukan tindakan persekusi dan main hakim sendiri terkait dugaan penghinaan tokoh tertentu.

Persekusi yang dimaksud yakni mengincar sejumlah orang di media sosial yang dianggap menghina tokoh agama.

Kemudian, bertindak main hakim sendiri dengan menggeruduk rumah orang tersebut dan melaporkannya ke polisi.

Helmy mengatakan, dalam ajaran Islam, setiap orang harus menggunakan cara yang baik dalam menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat.

"Bagi kami jelas, dakwah itu harus menggunakan cara yang bijak. Dalam Al Quran disebutkan 'Suruhlah manusia ke jalan Tuhanmu dengan cara-cara yang bijak dan dengan pengajaran yang baik'. Bahkan di situ disebutkan juga kalau memang berbeda pendapat di antara kalian maka selesaikanlah dengan cara yang baik," ujar Helmy, saat dihubungi, Senin (29/5/2017).

Baca: Polisi Akan Tindak Aksi Main Hakim atas Penghinaan Tokoh

Menurut Helmy, secara jelas ada larangan menggunakan cara-cara intimidatif dan bernuansa teror dalam menyelesaikan perbedaan pendapat.

"Itu sudah jelas kerangka dan koridornya. Jadi jangan kemudian ada perbedaan pendapat maka kita melakukan kekerasan, teror, Al Quran sendiri sudah menggariskan," kata dia.

Dia berharap, seluruh ormas menghentikan cara-cara intimidasi, sebab ujaran kebencian dan penghinaan sudah masuk  ranah hukum.

Oleh karena itu, jika ada pihak-pihak yang merasa tidak puas, agar menyerahkannya kepada pihak kepolisian.

"Mari kita hentikan cara-cara ancaman dan teror intimidasi karena terkait dengan masalah-masalah hukum itu sudah ada aparat penegak hukum, ada polisi. Kita serahkan kepada polisi," kata Helmy.

Baca: Polri: Kalau Tersinggung Silakan Lapor Polisi, Jangan Main Hakim Sendiri

"Ini zaman demokrasi kalau ada orang yang tidak sependapat bisa dengan memberikan hak jawab, kalau memang belum puas silakan lapor ke polisi tapi tidak boleh ada ancaman atau teror aksi sepihak," ujar dia.