Kompas.com - 29/05/2017, 10:11 WIB
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelusuran Indonesia Budget Center (IBC), Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Rochmadi Saptogiri, memimpin tim pemeriksaan terhadap laporan keuangan 12 kementerian dan lembaga.

Salah satunya adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

"Bahwa Rochmadi Saptogiri adalah ketua tim pemeriksaan untuk 19 LHP di 12 kementerian dan lembaga," ujar peneliti IBC Roy Salam kepada Kompas.com, Senin (29/5/2017).

Menurut Roy, berdasarkan data yang diperoleh IBC dari BPK, Rochmadi menangani beberapa laporan hasil pemeriksaan untuk beberapa kementerian dan lembaga.

Beberapa di antaranya yakni, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, LHP DTT atas Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2015-Triwulan III 2016, pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika.

Baca: Kasus Suap Auditor BPK, KPK Didorong Telisik Permainan Anggaran di Kementerian

Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni LHP DTT atas pelaksanaan kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012-2015 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dan Kantor Regional BKN (Kanreg BKN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yakni LHP Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tol) Tahun 2015-2016 (Semester I); Sekretariat Negara, yakni LHP DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset Tahun 2014-Semester I 2016.

Selain itu, Mahkamah Agung, yakni LHP Kinerja atas pelayanan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara 2015 dan 2016 (sampai Triwulan III).

Kemudian, Kementerian Sosial, yakni LHP DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 dan TA 2016 (sampai Triwulan III).

Selanjutnya, Badan Nasional Pananggulangan Bencana (BNPB), yakni LHP Kinerja atas Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi Tahun 2015 dan 2016.

Baca: Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK

Menurut Roy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaiknya menindaklanjuti apabila ditemukan kecurigaan dalam audit yang dilakukan Rochmadi terhadap kementerian dan lembaga tersebut.

Rochmadi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 240 juta terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Kompas TV Kredibilitas BPK Setelah Terkena OTT KPK
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.