KPK Diminta Telusuri Hasil Audit yang Ditangani Auditor Utama BPK

Kompas.com - 29/05/2017, 10:11 WIB
abba gabrillin Logo Komisi Pemberantasan Korupsi di Gedung Baru KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (22/2/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil penelusuran Indonesia Budget Center (IBC), Auditor Utama Keuangan Negara III Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK), Rochmadi Saptogiri, memimpin tim pemeriksaan terhadap laporan keuangan 12 kementerian dan lembaga.

Salah satunya adalah Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

"Bahwa Rochmadi Saptogiri adalah ketua tim pemeriksaan untuk 19 LHP di 12 kementerian dan lembaga," ujar peneliti IBC Roy Salam kepada Kompas.com, Senin (29/5/2017).

Menurut Roy, berdasarkan data yang diperoleh IBC dari BPK, Rochmadi menangani beberapa laporan hasil pemeriksaan untuk beberapa kementerian dan lembaga.

Beberapa di antaranya yakni, Kementerian Komunikasi Dan Informatika, LHP DTT atas Pengelolaan Pendapatan Dan Belanja Tahun Anggaran 2015-Triwulan III 2016, pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Dan Perangkat Pos Dan Informatika.

Baca: Kasus Suap Auditor BPK, KPK Didorong Telisik Permainan Anggaran di Kementerian

Kemudian, Kementerian Pendayagunaan Aaparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yakni LHP DTT atas pelaksanaan kegiatan Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2012-2015 pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) Dan Kantor Regional BKN (Kanreg BKN).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, yakni LHP Kinerja atas kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (Redistribusi Tol) Tahun 2015-2016 (Semester I); Sekretariat Negara, yakni LHP DTT atas Pengelolaan Barang Milik Negara/Aset Tahun 2014-Semester I 2016.

Selain itu, Mahkamah Agung, yakni LHP Kinerja atas pelayanan perkara perdata gugatan dan tata usaha negara 2015 dan 2016 (sampai Triwulan III).

Kemudian, Kementerian Sosial, yakni LHP DTT atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Belanja Bantuan Sosial Semester II TA 2015 dan TA 2016 (sampai Triwulan III).

Selanjutnya, Badan Nasional Pananggulangan Bencana (BNPB), yakni LHP Kinerja atas Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Erupsi Gunung Berapi Tahun 2015 dan 2016.

Baca: Kronologi Kasus Dugaan Suap Pejabat Kemendes PDTT dan Auditor BPK

Menurut Roy, Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) sebaiknya menindaklanjuti apabila ditemukan kecurigaan dalam audit yang dilakukan Rochmadi terhadap kementerian dan lembaga tersebut.

Rochmadi resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima suap sebesar Rp 240 juta terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
EditorInggried Dwi Wedhaswary
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Polisi Sebut Jamaah Islamiyah Dekati Parpol sebagai Strategi Bentuk Negara Khilafah

Nasional
Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Sambil Terisak, Saksi Mengaku Terima Uang Rp 250 Juta dari Dirut Grand Kartech

Nasional
Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Mendagri Minta Pidato Visi Indonesia Jokowi Disebar Sampai Perangkat Desa

Nasional
Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Visi Jokowi Tanpa Penuntasan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu...

Nasional
Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Surat Baiq Nuril untuk Jokowi dan Amnesti yang Kian Dekat...

Nasional
[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

[BERITA POPULER] Isi Surat Prabowo kepada Amien Rais | Hati-hati Unggah Foto Anak di Hari Pertama Sekolah

Nasional
Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Ma'ruf Amin: Semoga Tidak 'Tomat', Tobat Kemudian Kumat

Nasional
Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Komnas HAM Dorong Jokowi Prioritaskan Penuntasan Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

MPR: Rekonsiliasi Baik untuk Kepentingan Bangsa

Nasional
Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Jaksa KPK Tuntut Eks GM Hutama Karya 7 Tahun Penjara dan Rp 500 Juta

Nasional
Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Amien Rais: Lucu, Enggak Ditawari Pak Jokowi Tapi Minta-minta...

Nasional
Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Komnas HAM Kecewa Jokowi Tidak Bicara HAM dalam Pidato Visi Indonesia

Nasional
Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Usai Jokowi dan Prabowo Bertemu, DPR Minta Rakyat Rajut Persatuan

Nasional
KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

KPK Periksa 16 Saksi Kasus Suap Ketua DPRD Tulungagung

Nasional
Blusukan di 5 Lokasi 'Bali Baru', Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Blusukan di 5 Lokasi "Bali Baru", Jokowi Temukan Sejumlah Masalah Ini

Nasional
Close Ads X