Kompas.com - 27/05/2017, 19:40 WIB
|
EditorFarid Assifa

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengaku prihatin atas penangkapan terhadap pegawai Kemendes oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya sangat prihatin dengan kejadian itu karena di Kementerian saya, pemberantasan korupsi benar-benar saya tegakkan," ujar Eko di kantornya di Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (27/5/2017).

Baca juga: KPK Tetapkan Irjen Kemendes dan Auditor BPK Jadi Tersangka Suap

Menurut Eko, upaya peningkatan integritas pegawai sudah dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, dengan menggelar acara bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) dan KPK untuk memberikan arahan kepada semua jajaran eselon di Kemendes. Program ini juga sudah berjalan tiga kali dan menunjukkan hasil.

"Penyerapan anggaran kita terus naik dari 69 persen ke 94 persen. Mereka semua bekerja keras untuk mendapatkan predikat WTP (wajar tanpa pengecualian), sayang ada cacat peristiwa ini," kata dia.

Selain itu, lanjut Eko, pihaknya sudah memberikan keleluasaan kepada KPK untuk mengaudit seluruh satuan kerja di Kemendes kapan pun tanpa harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu.

Pada tahun lalu, juga dilakukann Penandatanganan Perjanjian Kinerja dan Pakta Integeritas bagi seluruh karyawan Kemendes. Langkah ini sebagai komitmen penguatan reformasi birokrasi Kemendes PDTT.

Penandatanganan pakta integeritas menjadi alat ukur kinerja Tahun 2017 dan sebagai komitmen terhadap keberhasilan maupun kegagalan capaian kinerja.

KPK menetapkan Irjen Kemendes Sugito (SUG) dan pejabat Eselon III Kemendes Jarot Budi Prabowo (JBP) sebagai tersangka kasus suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) oleh BPK RI terhadap Kemendes PDTT.

KPK juga menetapkan pejabat Eselon I BPK Rachmadi Saptogiri (RS) dan Auditor BPK Ali Sadli (ALS) sebagai tersangka dalam kasus ini.

KPK juga menetapkan Sugito (SUG) dan Jarot sebagai pihak pemberi suap ke pejabat BPK. Keduanya disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Baca juga: Kasus Suap Pejabat Kemendes ke BPK, Ini Uang yang Disita KPK

Sementara pihak yang diduga penerima suap yakni pejabat Rachmadi dan Ali Sadli (ALS). Kedua pegawai BPK tersebut disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 KUHP Juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan pada beberapa orang pegawai Badan Pemeriksan Keuangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Wapres Minta Birokrasi Ditata untuk Tarik Investasi ke Indonesia

Nasional
Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Sederet Kontroversi Hillary Brigitta Lasut, Politisi Muda yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Nasional
KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan 'Force Majeure'

KPU Klaim Verifikasi lewat Video Call karena Alasan "Force Majeure"

Nasional
Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal 'Stunting'

Wapres Ajak Dai Terlibat Edukasi Umat soal "Stunting"

Nasional
Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Kader Balik Kanan Usai Nasdem Dukung Anies Capres, antara Hati Nurani dan Ujian Loyalitas

Nasional
Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Wapres: Stunting Sumber Malapetaka kalau Tidak Diatasi

Nasional
Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Puan Apresiasi Dukungan UEA dan Australia terhadap Proyek IKN Nusantara

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri, Ini Penjelasan Istana

Nasional
Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Presiden Jokowi Tak Salami Kapolri di HUT TNI, Ada Apa?

Nasional
Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Usung Anies Jadi Capres, Nasdem Disebut Berpotensi Ditinggal Pemilih

Nasional
BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

BPOM Temukan 718.791 Vitamin Ilegal Dijual di Online Shop Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Kemenkes: Satu dari Tiga Penderita Diabetes Berisiko Terkena Retinopathy

Nasional
Waketum Klaim Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Waketum Klaim Nasdem Semakin Besar Setelah Deklarasi Anies Capres, Puluhan Ribu Orang Masuk Partai Setiap Hari

Nasional
Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Bawaslu Tegur KPU secara Tertulis karena Verifikasi Keanggotaan Parpol lewat Video Call

Nasional
Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Bertemu Ketua DPR Inggris Raya, Gus Muhaimin: Beliau Sangat Kagum dengan Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.