Kompas.com - 27/05/2017, 15:24 WIB
Penulis Ihsanuddin
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kursi Pimpinan MPR, DPR dan DPD selalu menjadi rebutan. Untuk mengakomodasi lebih banyak kepentingan, muncul usul untuk menambah jumlah kursi dalam revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3).

Dalam usulan terbaru, Pimpinan DPR ditambah menjadi 7 kursi atau bertambah 2 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi (bertambah 6 kursi), dan Pimpinan DPD menjadi 5 kursi (bertambah 2 kursi).

Di DPD, saat ini tengah terjadi konflik berkepanjangan yang tak kunjung usai karena perebutan kursi pimpinan.

(Baca: Nono Sampono: Penambahan Kursi Jangan Dikaitkan dengan Rekonsiliasi)

Farouk Muhammad dan GKR Hemas menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena tak terima kursinya digantikan Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis.

Lantas, sebenarnya apa saja yang didapat oleh pimpinan MPR, DPR dan DPD, yang membedakan dari anggota biasa?

Wakil Ketua DPD periode 2004-2009 dan 2009-2014 Laode Ida buka-bukaan sejumlah fasilitas yang didapatnya selama masih menjabat.

"Fasilitas itu kan rumah dinas, mobil dinas," kata Laode di Jakarta, Sabtu (27/5/2017).

Saat ini, mobil dinas yang digunakan pimpinan MPR, DPR dan DPD sama standarnya seperti yang digunakam para menteri, yakni Toyota Crown Royal Saloon seharga Rp 1,3 miliar.

Mobil dinas yang diberikan juga termasuk dengan pengawalan serta sopir. Sementara rumah dinas berada di kawasan strategis, lengkap dengan isinya.

"Kalau anggota DPD (tidak dapat rumah dinas), itu ada kompensasi pembayaran perumahan," kata pria yang kini menjabat Komisioner Ombudsman itu.

(Baca: Kritik Rencana Penambahan Kursi Pimpinan, Marzuki Alie Sebut DPR Tamak)

Pimpinan MPR, DPR dan DPD, lanjut Laode, juga mendapatkan tunjangan operasional. Saat terkahir Laode menjabat sebagai Wakil Ketua DPD, jumlahnya mencapai Rp 25 Juta per bulan.

"Kalau ketua 10 juta lebih mahal," ucap Laode.

Namun, Laode merasa yang paling diincar dari posisi ketua dan wakil ketua MPR, DPR dan DPD adalah gengsinya.

"Karena bisa ada interaksi yang aktif sesama elit di negeri ini gitu, dan fasilitas itu, peluang itu dapat digunakan untuk berbagai kepentingan," ucap Laode.

"Memperkuat DPD, kepentingan daerah, untuk lobi macam-macam. Pimpinan DPD ini prestis," tambahnya.

Kompas TV Dualisme Kepemimpinan DPD Belum Berakhir

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.