Kompas.com - 27/05/2017, 09:29 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo mengatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang berlangsung di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut menanggapi kasus operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga diduga melibatkan anak buah Eko di Kemendes PDTT.

Eko mengatakan, dirinya masih menunggu keterangan resmi KPK terkait kasus ini.

"Kita hormati proses yang berlangsung di KPK. Saya menunggu keterangan resmi dari KPK," kata Eko, melalui keterangan tertulis, Sabtu (27/5/2017).

Ia mengatakan, jika ada perkembangan yang bisa disampaikan ke publik, pihaknya akan menggelar konfrensi pers. Namun, ia masih menunggu pernyataan resmi KPK.

"Kemungkinan begitu. Kecuali ada perkembangan baru yang informasinya bisa saya share ke publik," ujar Eko.

Dalam OTT yang berlangsung pada Jumat malam, KPK menangkap tujuh orang, termasuk pejabat BPK. Operasi tangkap tangan disebut terkait pemberian predikat WTP.

(Baca: Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP)

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

OTT KPK ini diduga tidak hanya melibatkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangkapan tersebut diduga juga melibatkan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

Sebelumnya, Eko mengaku belum mendapat penjelasan secara rinci mengenai OTT tersebut. Dia hanya mengaku mendapat informasi bahwa petugas KPK mendatangi Kantor Kementerian Desa dan PDTT.

"Saya dapat informasi ada salah satu ruang pegawai Kemendes yang disegel KPK. Saya kirim biro hukum saya ke KPK untuk dapat informasi," ujar Eko saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Jumat malam.

(Baca: Terkait OTT, KPK Segel Ruangan di Kementerian Desa dan PDTT)

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan pada beberapa orang pegawai Badan Pemeriksan Keuangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Gerindra: Lukas Enembe Datang Saja ke KPK kalau Tak Merasa Bersalah

Nasional
KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

KASBI Sebut Akan Ada Aksi Lanjutan Demo BBM pada Pertengahan Oktober

Nasional
Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Novel Baswedan Sebut Kasus Brigadir J Contoh Korupsi dalam Penegakan Hukum

Nasional
Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Ketika Anggota DPR Marah ke Nadiem soal 400 Tim Bayangan ...

Nasional
Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Minta Penjabat Gubernur DKI Fokus Kerja, Pengamat: Jangan Seolah Disetir Istana

Nasional
Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Cara Bayar Pembuatan Paspor Lewat m-Paspor, Bisa dari Aplikasi hingga Minimarket

Nasional
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Dinilai Tak Bisa Fokus Kerja jika Terlibat Politik Praktis

Nasional
Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Siswi SMA di Buton Curhat ke Jokowi: Pak HP Saya Rusak karena Ngejar Bapak

Nasional
Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Jokowi Disarankan Pilih Penjabat Gubernur DKI yang Minim Resistensi

Nasional
Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Puan Bakal Temui AHY, Meski PDI-P dan Demokrat Kerap Saling Serang

Nasional
Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Dari Sulawesi Tenggara, Jokowi Lanjutkan Kunker ke Maluku Utara

Nasional
Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Kemendagri Diminta Tak Munculkan Kandidat Baru Penjabat Gubernur Jakarta

Nasional
Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Setelah Bertemu Puan, Cak Imin Ziarah ke Makam Bung Karno

Nasional
Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Amnesty International Nilai Kejaksaan Perlu Lanjutkan Penyidikan Kasus Brigadir J

Nasional
Presiden Berikan Bantuan Modal Kerja untuk PKL dan Pedagang Pasar di Buton Selatan

Presiden Berikan Bantuan Modal Kerja untuk PKL dan Pedagang Pasar di Buton Selatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.