Kompas.com - 27/05/2017, 08:59 WIB
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Operasi tangkap tangan tersebut terkait pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pada OTT kali ini, KPK menyita uang dalam bentuk rupiah.

"Informasi tadi yang kita dapatkan dari tim uangnya dalam bentuk rupiah," kata Febri, Jumat (27/5/2017).

Soal berapa jumlah uang yang didapat dalam OTT tersebut, Febri mengatakan bahwa KPK sedang menghitungnya.

"Saya belum dapat informasi lebih detail namun masih dilakukan proses penghitungan terhadap jumlah uang yang diamankan saat OTT tersebut," ujar Febri.

Dalam OTT yang berlangsung pada Jumat malam, KPK menangkap tujuh orang, termasuk pejabat BPK. Operasi tangkap tangan disebut terkait pemberian predikat WTP.

(Baca: Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Pejabat BPK Terkait Predikat WTP)

WTP merupakan opini yang dikeluarkan auditor terhadap laporan keuangan. Sesuai amanat konstitusi dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, audit atas laporan keuangan lembaga negara dilakukan oleh BPK.

OTT KPK ini diduga tidak hanya melibatkan pejabat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penangkapan tersebut diduga juga melibatkan pejabat di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

(Baca juga: Fitra: KPK Menunjukkan ke Jokowi, Status WTP Tak Layak Dibanggakan)

Kompas TV Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Operasi Tangkap Tangan pada beberapa orang pegawai Badan Pemeriksan Keuangan.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Hadiri Sidang Tahunan MPR, Wapres Ma'ruf Amin Kenakan Pakaian Adat Solo

Nasional
Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Jelang Sidang Tahunan MPR, Megawati dan Tokoh-Pejabat Berdatangan ke Senayan

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mardani Maming Selama 40 Hari

Nasional
Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Keterangan Bharada E Tunjukkan Obstruction of Justice Kasus Brigadir J Semakin Kuat

Nasional
Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Link Siaran Langsung Pidato Presiden Jokowi di Sidang Tahunan 2022

Nasional
Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Bareskrim Tangkap Kasat Narkoba Polres Karawang terkait Peredaran Ekstasi

Nasional
TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

TNI AL Resmikan Kapal Rumah Sakit KRI dr Radjiman

Nasional
Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Sambo, Kode Etik dan Rasa Etika Publik

Nasional
Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Jerat Pidana 3 Perkara untuk Surya Darmadi, Buron Megakorupsi Rp 78 T

Nasional
Selain Minta 'Fee' Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Selain Minta "Fee" Rp 15 Triliun ke Negara Melalui Jokowi, Deolipa Gugat Bharada E hingga Kapolri Rp 15 Miliar

Nasional
KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

KPK Koordinasi dengan Kejagung Terkait Pemeriksaan Surya Darmadi

Nasional
Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Dewan Pers Serahkan DIM RKUHP ke Fraksi PPP, Arsul Sani: Wajib Dibahas di DPR

Nasional
Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Terima 4 Bintang Kehormatan Utama, Prabowo Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi

Nasional
Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Rencana Pemeriksaan Istri Ferdy Sambo, LPSK Nyatakan Bisa Jadi Saksi Kunci tapi Butuh Layanan Psikologis

Nasional
Megawati dan Langkah Politiknya sebagai 'Queen Maker' Jelang Pilpres 2024

Megawati dan Langkah Politiknya sebagai "Queen Maker" Jelang Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.