JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai kondusivitas sangat perlu dijaga, menyusul kondisi kebangsaan yang saat ini dinilai memprihatinkan.
Wakil Sekretaris Jenderal PKB Daniel Johan menuturkan, kondusivitas pemerintahan juga penting untuk dijaga, sekalipun Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berbeda pandangan politik dalam konteks Pilkada DKI Jakarta.
Daniel pun mengapresiasi pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa kepala negara sekaligus kepala pemerintahan itu bersikap netral.
"Tentu sangat dibutuhkan (jaga kondusivitas). Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tertinggi memiliki magnet yang begitu kuat," kata Daniel melalui pesan singkat, Jumat (26/5/2017).
Ia menambahkan, kondisi kebangsaan haruslah menjadi hal utama yang dipikirkan. Hal itu sesuai dengan perintah dari seribu kiai sepuh kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar pada forum Musyawarah Kubro Ulama di Sidoardjo, Kamis (25/5/2017) kemarin.
Dalam kesempatan tersebut, para kiai menekankan pentingnya menyampaikan Islam yang saling menghargai dan menghormati perbedaan.
"Itu yang menjadi perhatian kiai sepuh kepada PKB," kata wakil ketua Komisi IV DPR RI Itu.
Menurut Daniel, tak menutup kemungkinan, hal yang terjadi di Pilkada DKI, seperti masalah polarisasi, akan terulang di daerah-daerah lainnya jelang Pilkada 2018.
Oleh karena itu, kata Daniel, masyarakat didorong untuk belajar dari kondisi yang tak kondusif selama proses Pilkada DKI Jakarta berlangsung.
"Kita harus dorong masyarakat semakin dewasa dan belajar banyak dari proses Pilkada DKI," ucap Daniel.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo angkat bicara soal perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di dalam Pilkada DKI Jakarta.
Jokowi mengakui bahwa dirinya dan sang wakil berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi rakyat Ibu Kota tersebut.
Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon mana pun. Sementara, JK memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
(Baca juga: Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur)
Meski begitu, Jokowi menyadari banyak pihak yang tidak percaya bahwa dirinya netral dan berdiri di atas semua golongan di dalam Pilkada DKI Jakarta.
"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," ujar Jokowi dalam acara "Jokowi di Rosi" di Kompas TV, Kamis (25/5/2017).
"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," kata dia.
(Baca juga: Jokowi: Jangan Sampai Pilkada Berikutnya Ada Isu SARA)