PAN: Minimal "Presidential Threshold" Sama dengan "Parliamentary Threshold"

Kompas.com - 26/05/2017, 17:47 WIB
Ketua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraKetua MPR RI Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/5/2017).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan menilai, isu presidential threshold dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu seharusnya tak dibahas lagi.

Sebab, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu legislatif dan pemilihan presiden berlangsung serentak.

Oleh karena itu, presidential threshold hilang dengan sendirinya.

"Presidential threshold itu kan mestinya kan karena putusan MK kan enggak ada lagi presidential threshold. Tapi andaikata mau ada, sama seperti parliamentary threshold," ujar Zulkifli, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Menurut dia, besaran presidential threshold sama dengan parliamentary threshold masih masuk akal daripada usulan presidential threshold sebesar 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Ia berpendapat, dari usulan besaran presidential threshold yang ada, yang terpenting adalah memudahkan partai politik untuk bisa mencalonkan presiden sendiri.

Baca: Kalla Nilai Sistem Pemilu Tertutup Cocok untuk Pileg 2019

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Saat ditanya apakah PAN akan mengusung calon dari internal partai, ia mengatakan, hal itu masih terlalu jauh.

"Enggak lah, itu terlalu jauh. Bukannya terlalu besar, MK kan memutuskan enggak ada persyaratan lagi. Yang penting parpol boleh (mengajukan)," lanjut Ketua MPR itu.

Saat ini, usulan presidential threshold pada pembahasan RUU Pemilu terbagi dalam tiga opsi yakni 0 persen, 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional, dan sama dengan parliamentary threshold.

Jika tidak selesai dibahas di tingkat panitia khusus (pansus), maka isu tersebut akan divoting di rapat paripurna.

Kompas TV Lukman menargetkan RUU penyelenggaraan pemilu disahkan pada 18 Mei 2017.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Eks Pegawai KPK Dinilai Akan Berkontribusi Positif di Kepolisian

Nasional
UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

UPDATE 3 Desember: Vaksinasi Covid-19 Lansia Dosis Pertama Capai 54,41 Persen

Nasional
Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Gugat Prabowo, Eks Ketua DPC Gerindra Blora Ingin Pemecatannya Dibatalkan

Nasional
Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Raih Penghargaan Wakaf Produktif, Dompet Dhuafa Bersemangat Tingkatkan Inovasi

Nasional
Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Risma Diminta Berinovasi, Bukan Minta Tunarungu Bicara

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, MAKI Berharap Eks Pegawai KPK Segera Dilantik

Nasional
Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Peraturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK Tunggu Undangan Kapolri

Nasional
Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Surya Sahetapy: Teman Tuli Punya Cara Komunikasi yang Beragam

Nasional
Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Koalisi Penyandang Disabilitas Anti-audism Desak Mensos Risma Minta Maaf

Nasional
Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Risma Minta Anak Tuli Bicara, Orangtua: Sangat Menyakiti Hati Saya

Nasional
IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

IM57+ Institute Bersedia Audit Harta Kekayaan Pimpinan KPK

Nasional
BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

BPOM Dorong Industri Farmasi Dukung Perluasan Produksi Vaksin Covid-19

Nasional
Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Wapres Minta Penjagaan Pintu Masuk RI Diperketat Cegah Varian Omricon

Nasional
Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Pemerintah Diminta Tak Hentikan Pengeboran Minyak dan Gas di Natuna Utara meski Diprotes China

Nasional
Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: 'Alhamdulillah', Indonesia Memanggil Lagi

Aturan Jadi ASN Polri Terbit, Eks Pegawai KPK: "Alhamdulillah", Indonesia Memanggil Lagi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.