Kompas.com - 26/05/2017, 13:35 WIB
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraWakil Ketua DPR RI Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/5/2017).
|
EditorSabrina Asril

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI Fadli Zon menuturkan, pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme (RUU Terorisme) masih terus berjalan di DPR.

Pernyataan Fadli disampaikan untuk menjawab keinginan Presiden Joko Widodo supaya RUU Terorisme segera rampung.

"Kan selama ini juga sudah banyak pembicaraan dengan mitra-mitra Pemerintah. Pansus RUU Terorisme sendiri sudah berjalan sejak tahun lalu," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/5/2017).

Meski UU tersebut dibutuhkan agar cepat selesai, namun Fadli meminta agar publik tak lantas beranggapan bahwa jika revisi rampung maka persoalan terorisme juga akan selesai.

(Baca: Jokowi Desak agar UU Anti Terorisme Segera Diselesaikan)

"Jangan kemudian dianggap bahwa dengan adanya undang-undang ini kemudian tidak ada (lagi) terorisme," kata Presiden Global Organization of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) itu.

Sementara itu, Anggota Pansus RUU Terorisme Arsul Sani menuturkan, sehari sebelum kejadian bom bunuh diri di Kampung Melayu, panitia khusus (Pansus) telah menyepakati untuk melakukan pembahasan lebih intensif untuk menyelesaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang belum dibahas pada masa-masa sidang sebelumnya.

Pekan depan Pansus akan kembali memulai pembahasan. Adapun pada masa sidang lalu, telah dibahas separuh dari total DIM yang ada.

"Total DIM di RUU ini ada 112, namun sebagian bukan merupakan DIM yang substansial dan alot untuk dibahas," tutur Arsul.

(Baca: Kronologi Penangkapan Tiga Terduga Pelaku Bom Kampung Melayu)

Beberapa pasal yang menyangkut pidana material terkait persiapan yang mengarah pada aktivitas atau aksi terorisme, kata Arsul, juga sudah disetujui.

"Meski ada beberapa yang perlu perbaikan rumusan norma hukumnya," kata Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendatangi lokasi ledakan bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur, pada Kamis (25/5/2017).

(Baca: Teroris ISIS Klaim Serangan Bom Bunuh Diri di Kampung Melayu)

Kepada sejumlah wartawan yang hadir di lokasi itu, Jokowi mengatakan Undang-Undang Anti Terorisme harus segera diselesaikan. Jokowi menilai, Undang-Undang itu memudahkan aparat keamanan melakukan pencegahan tindak terorisme.

"Kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan Undang-Undang Anti Terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat. Dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Kakorlantas Klaim Penyekatan Efektif, Jumlah Pemudik Turun Drastis

Nasional
BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

BMKG: Gempa Nias Barat Tak Berpotensi Tsunami, Getaran Dirasakan hingga Aceh

Nasional
KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

KM Bandar Nelayan 118 Kecelakaan di Samudera Hindia, 26 Awak Belum Diketahui Nasibnya

Nasional
Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Banjir Bandang di Parapat, Pimpinan Komisi II Minta Menteri LHK Evaluasi Izin Pinjam Pakai Hutan

Nasional
Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Pesan Ketum PPP Saat Halalbihalal Virtual: Terapkan Prokes agar Tak Terjadi Tsunami Covid-19

Nasional
Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Penyelidik KPK Sebut Ukuran Penilaian Tes Wawasan Kebangsaan Absurd

Nasional
Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Kerumunan Masih Terjadi Pasca-Idul Fitri, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Cerita Serda Ridwan Payopo Saat Jadi Imam dan Khatib Shalat Id yang Diikuti Jokowi

Nasional
Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Waspada Gempa Susulan di Nias, Masyarakat Diimbau Hindari Bangunan yang Retak

Nasional
Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Terjadi 3 Kali Gempa Susulan di Nias

Nasional
Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Gempa Bermagnitudo 6,7 di Nias Berlangsung hingga 5 Detik

Nasional
Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Update: Sebaran 2.633 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jakarta

Nasional
UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

UPDATE 14 Mei: Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Mencapai 18.540 Sampel

Nasional
UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 14 Mei: 8.921.431 Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 14 Mei: Ada 93.576 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X