Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Kata "Gebuk" dari Lisan Jokowi...

Kompas.com - 26/05/2017, 11:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua kesempatan yang lalu, Presiden Joko Widodo menyebut kata "gebuk" untuk menggambarkan tindakan yang akan dilakukan pemerintah terhadap gerakan anti-Pancasila di Indonesia.

Sempat disinggung salah satu media massa nasional bahwa kata "gebuk" rupanya juga pernah diungkapkan Presiden kedua RI Soeharto.

Jokowi pun mengaku, dirinya memang tidak menemukan kata lain yang pas selain "gebuk" untuk merespons situasi saat ini.

"Ya memang istilah yang pas memang 'gebuk', enggak ada yang lain lagi," ujar Jokowi dalam acara "Jokowi di Rosi" yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Jokowi tidak menyinggung mengenai ucapan itu juga keluar dari lisan Soeharto pada masa berkuasa.

Namun, Jokowi menegaskan, langkah tegas pemerintah menindak gerakan anti-Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut dia, empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak dapat diganggu gugat.

"Jadi memang kalau perlu digebuk, ya digebuk. Sebuah hal yang sangat fundamental ya, yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan kita, NKRI, betul-betul sangat fundamental dan sangat mendasar sekali sehingga tidak ada kata yang lain selain 'gebuk'," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku, bisa saja ia menggunakan kata "jewer". Namun, hal itu tidak pas bagi sesuatu yang dinilai mengancam kedaulatan negara.

"Karena kalau hanya kata 'jewer', Nanti, wah kita kelihatan setengah-setengah. Apalagi nanti kelihatan enggak tegas," ujar Jokowi.

Setidaknya sudah dua kali Jokowi menyebut kata "gebuk" di hadapan publik, untuk merespons wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan komunis di Indonesia.

Pertama, yakni ketika Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Rabu (17/5/2017).

(Baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Kedua, saat meninjau latihan perang gabungan di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017)., Jokowi kembali mengungkapkan hal senada.

Secara khusus, Jokowi menyoroti isu munculnya gerakan komunis di Indonesia.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menanggapi istilah kata gebuk yang banyak diperbincangkan orang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com