Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Di Balik Kata "Gebuk" dari Lisan Jokowi...

Kompas.com - 26/05/2017, 11:51 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam dua kesempatan yang lalu, Presiden Joko Widodo menyebut kata "gebuk" untuk menggambarkan tindakan yang akan dilakukan pemerintah terhadap gerakan anti-Pancasila di Indonesia.

Sempat disinggung salah satu media massa nasional bahwa kata "gebuk" rupanya juga pernah diungkapkan Presiden kedua RI Soeharto.

Jokowi pun mengaku, dirinya memang tidak menemukan kata lain yang pas selain "gebuk" untuk merespons situasi saat ini.

"Ya memang istilah yang pas memang 'gebuk', enggak ada yang lain lagi," ujar Jokowi dalam acara "Jokowi di Rosi" yang disiarkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017).

Jokowi tidak menyinggung mengenai ucapan itu juga keluar dari lisan Soeharto pada masa berkuasa.

Namun, Jokowi menegaskan, langkah tegas pemerintah menindak gerakan anti-Pancasila tidak bisa ditawar-tawar lagi. Menurut dia, empat pilar Indonesia, yakni Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, tidak dapat diganggu gugat.

"Jadi memang kalau perlu digebuk, ya digebuk. Sebuah hal yang sangat fundamental ya, yang berkaitan dengan Pancasila, UUD 1945, kebinekaan kita, NKRI, betul-betul sangat fundamental dan sangat mendasar sekali sehingga tidak ada kata yang lain selain 'gebuk'," ujar Jokowi.

Jokowi mengaku, bisa saja ia menggunakan kata "jewer". Namun, hal itu tidak pas bagi sesuatu yang dinilai mengancam kedaulatan negara.

"Karena kalau hanya kata 'jewer', Nanti, wah kita kelihatan setengah-setengah. Apalagi nanti kelihatan enggak tegas," ujar Jokowi.

Setidaknya sudah dua kali Jokowi menyebut kata "gebuk" di hadapan publik, untuk merespons wacana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan gerakan komunis di Indonesia.

Pertama, yakni ketika Jokowi bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa nasional di Istana Merdeka, Rabu (17/5/2017).

(Baca: Jokowi: Kalau PKI Nongol, Gebuk Saja)

Kedua, saat meninjau latihan perang gabungan di Natuna, Kepulauan Riau, Jumat (19/5/2017)., Jokowi kembali mengungkapkan hal senada.

Secara khusus, Jokowi menyoroti isu munculnya gerakan komunis di Indonesia.

"Ya kita gebuk, kita tendang, sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Jangan ditanyakan lagi. Payung hukumnya jelas, TAP MPRS," ujar Jokowi.

(Baca: Jokowi: Ormas Anti-Pancasila dan Komunis, Kita Gebuk, Kita Tendang)

Kompas TV Presiden Joko Widodo menanggapi istilah kata gebuk yang banyak diperbincangkan orang.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

3 Cara Isi Saldo JakCard

3 Cara Isi Saldo JakCard

Nasional
Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com