Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komentar Jokowi soal Pendukung Ahok yang Kecewa...

Kompas.com - 26/05/2017, 10:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski belum ada survei resmi, namun muncul fenomena pendukung Basuki Tjahaja Purnama yang kecewa terhadap Presiden Joko Widodo.

Kekecewaan itu terkait kasus penodaan agama yang menjerat Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hingga akhirnya Ahok divonis bersalah dan dihukum dua tahun penjara.

Seperti diketahui, Jokowi adalah kawan lama Ahok. Mereka sempat berduet ketika memimpin DKI Jakarta.

Dalam acara 'Jokowi di Rosi' yang ditayangkan Kompas TV, Kamis (25/5/2017), Jokowi merespons fenomena tersebut.

"Kalau sudah masuk ke wilayah hukum, kita semua harus tahu, tidak bisa diintervensi," ujar Jokowi.

(baca: Soal Jusuf Kalla Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi)

Siapapun harus menghormati hukum, mulai dari penyelidik Polri, jaksa penuntut umum hingga hakim.

Sekali lagi, Jokowi menegaskan, dirinya tidak bisa mengintervensi.

"Tidak bisa kita mengintervensi hukum, karena itu adalah wilayah yudikatif dan kita ada di eksekutif. Rakyat harus tahu itu," ujar Jokowi.

 

(baca: Jokowi Akui Beda Pandangan dengan JK di Pilkada DKI, tetapi Tetap Akur)

Jokowi menegaskan, hal ini akan menjadi pembelajaran bagi rakyat Indonesia. Rakyat jangan berpikir seorang Presiden bisa seenaknya memasuki 'trias politica'.

Batas-batas eksekutif, legislatif dan yudikatif tidak bisa diterabas begitu saja demi sebuah kepentingan politik.

Jokowi yakin bahwa masyarakat, khususnya para pendukung Ahok, akan semakin dewasa dalam berpandangan.

"Pembelajaran seperti ini yang membuat rakyat semakin matang dan dewasa. Mana wilayah politik, mana hukum, mana pemerintahan, eksekutif dan wilayah yudikatif. Rakyat harus semakin tahu," ujar Jokowi.

Soal keputusan hukum tersebut diterima atau tidak, Jokowi mempersilahkan mereka, khususnya yang tidak terima atas putusan itu, untuk menyuarakan pendapatnya di ruang-ruang yang telah disediakan undang-undang.

"Kita suka atau tidak suka, ya silahkan menyampaikan pada ruang-ruang yang ada. Tetapi bahwa itu sudah diputuskan oleh majelis hakim, ya harus kita hormati. Setiap individu akan berbeda-beda suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, berbeda-beda," ujar Jokowi.

Kompas TV Ditanya oleh Rosianna Silalahi mengenai suka "ngevlog", Presiden Joko Widodo menjawab sudah lama bermain media sosial.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com