Kritik Rencana Penambahan Kursi Pimpinan, Marzuki Alie Sebut DPR Tamak

Kompas.com - 26/05/2017, 06:57 WIB
Mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017). KOMPAS.com/Nabilla TashandraMantan Ketua DPR RI Marzuki Alie dalam sebuah acara di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2017).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua DPR Marzuki Alie prihatin dengan wacana yang tengah berkembang di DPR RI terkait penambahan kursi pimpinan DPR, MPR dan DPD.

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Menurut Marzuki, penambahan jumlah pimpinan malah akan membebani anggaran negara.

"Ini menambah beban negara, lho. APBN kita ini diperlukan untuk pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Kok ini menambah-nambah jabatan, menambah beban APBN. Mereka ini harus berpikir panjang, lah," tutur Marzuki saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/5/2017).

(Baca: DPR Seharusnya Malu Minta Tambahan Kursi Pimpinan)

"Anggaran negara kita semakin dikuras. Ya kalau saya bilang tamak, ambisi jabatan saja," lanjut dia.

Jika jumlah pimpinan DPR, MPR dan DPD ditambah, kata Marzuki, negara perlu menyiapkan segala fasilitas yang melekat. Mulai dari mobil dinas hingga biaya operasional pimpinan dewan.

"Pasti beda. Uang operasional ada, tunjangan beda, fasilitas mobil, rumah dinas, sopir, perlu rumah dinas yang mewah-mewah. Naik pesawatnya juga business class," kata politisi kelahiran Palembang, Sumatera Selatan itu.

Marzuki menilai usulan tersebut adalah sebuah gagasan aneh dan tak pernah muncul di masa kepemimpinannya.

Untuk jumlah pimpinan DPR, Marzuki mengatakan, justru lebih baik dikurangi menjadi tiga orang. Sebab, pimpinan DPR tak memiliki banyak fungsi.

"Tidak mengoordinasikan anggota kok mereka. Yang mengoordinasikan itu fraksi, keputusan semua di komisi-komisi. Komisi semuanya diwakili, semua partai ada di komisi," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Marzuki mengaku tak melihat banyak manfaat dari penambahan kursi pimpinan. Justru, kata dia, penambahan ini lebih kepada kepentingan politik.

"Untuk kepentingan partai, punya marwah itu yang diutamakan. Nanti ke daerah, diaebut pimpinan DPR. 'Pimpinan DPR dari Hanura', misalkan. Bisa dimanfaatkan lah. Harusnya bukan begitu," kata Politisi Partai Demokrat itu.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) Firman Soebagyo menyatakan, ada usulan baru dalam pembahasan Revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD ( MD3).

Alasan Golkar Setuju Kursi Pimpinan DPR, MPR, DPD Ditambah

Usulan tersebut, yakni penambahan jumlah Pimpinan DPR menjadi 7 kursi, Pimpinan MPR menjadi 11 kursi dan pimpinan DPD menjadi 5 kursi.

Politisi Golkar itu juga mengatakan, usulan penambahan jumlah kursi muncul belakangan dan menjadi titik terang di tengah perdebatan keras saat pembahasan Revisi UU MD3.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Ketua DPP Tegaskan Pemilihan Ketua Golkar lewat Musyawarah

Nasional
Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Sudah Disurati Erick Thohir, Dirut Jasa Marga Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Mahfud MD Pastikan TP4 Pusat dan Daerah Warisan Prasetyo Dibubarkan

Nasional
Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Mutasi Kapolres Kampar, Idham Azis: Kalau Enggak Benar Bagaimana Mau Pimpin Satuan?

Nasional
Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Wakil Ketua MPR Ungkap Ada Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden di UUD 1945

Nasional
Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Bowo Sidik Berharap Hakim Tak Mencabut Hak Politiknya

Nasional
Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi 'Welcome'

Jepang Ingin Terlibat Pemindahan Ibu Kota, Presiden Jokowi "Welcome"

Nasional
Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Firli Bahuri: Pegawai KPK Harus Tetap Sejahtera Meski Jadi ASN

Nasional
Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Agus Rahardjo Yakin Pegawai KPK Tetap Independen Meski Jadi ASN

Nasional
Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Ini Kata KPK soal Pembangunan Kolam Renang di Rumah Dinas Ridwan Kamil

Nasional
Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Baca Pleidoi, Bowo Sidik Merasa Bersalah Terjerat dalam Dugaan Korupsi

Nasional
Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Bertemu 1 Jam, Mahfud MD dan Jaksa Agung Bahas Garis Kebijakan Pemerintah

Nasional
Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Bakamla Sebut Aktivitas Terorisme Berpotensi Terjadi di Perairan NKRI

Nasional
Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Wapres Minta Instansi Lain Tiru Polri soal Gaya Hidup Sederhana

Nasional
Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Wapres: Pilkada DPRD Dianggap Tak Demokratis, Pilkada Langsung Biayanya Besar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X